JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Hadjriyanto Y Thohari menilai keluarnya Sultan Hamengkubuwono X membawa kerugian dari Partai Golkar. Pasalnya, menurut Hadjriyanto, sebagai seorang raja, Sultan tentu mempunyai pengaruh besar.
"Dari perspektif Golkar tentu ditinggalkan Sultan adalah kerugian. Seorang Sultan punya pengaruh besar, apalagi di Jawa. Keaktifan Sultan menjadi nilai tambah," kata Hadjriyanto di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (31/8/2012).
Hal itu dikatakan Hadjriyanto ketika dimintai tanggapan telah disahkannya Undang-Undang Daerah Keistimewaan Yogyakarta oleh DPR. Dalam UU itu diatur bahwa untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam dilarang menjadi anggota partai politik (parpol).
Hadjriyanto mengatakan, dalam dua pemilu legislatif terakhir, selama masih ada Sultan, Partai Golkar mendapat satu dari sembilan kursi di daerah pemilihan Yogyakarta. "Coba lihat nanti Pemilu 2014, apakah satu kursi, apakah tanpa satu kursi?" kata dia.
Meski demikian, kata Hadjriyanto, Partai Golkar menerima keputusan itu demi kebaikan bangsa. Wakil Ketua MPR itu berharap agar UU DIY membawa ketenangan dan ketenteraman bukan hanya di lingkungan kesultanan, melainkan juga bagi rakyat Yogyakarta.
Seperti diberitakan, Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur setelah melewati proses verifikasi. Salah satu syaratnya adalah tidak menjadi anggota parpol. Alasannya, keduanya adalah milik masyarakat DIY tanpa tersekat kelompok politik tertentu dan sepenuhnya mengabdi bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat DIY.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang