Empat Raperda Transportasi Berfungsi Urai Kemacetan

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.(KOMPAS.COM/LAKSONO HARI WIWOHO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga masuk semester tiga tahun 2012, empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan transportasi belum juga selesai. Padahal empat Raperda ini sudah dibahas sejak tahun lalu.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, menjelaskan bahwa empat raperda itu adalah Raperda Transportasi, Raperda Pembentukan BUMD Busway, Raperda sistem Jaringan Transjakarta dan Raperda Perparkiran.

"Empat Raperda ini nantinya akan berpengaruh untuk menekan kemacetan dan memang tujuannya untuk masyarakat," kata Pristono, di Jakarta, Senin (3/9/2012).

Saat ini, keempat Raperda tersebut masih berada di Badan Legislasi Daerah (Balegda). Sejak tahun lalu, draft tersebut telah beberapa kali berpindah tangan dari Balegda dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali disempurnakan.

"Harapannya tentu segera disahkan. Jadi dapat dikeluarkan aturan hukumnya. Ini kan untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi, ya kalau segera disahkan akan lebih baik," kata Pristono.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang

Anggota Kongres AS Kecam Trump, Minta Dicopot dari Kursi Presiden

Klarifikasi Siswa di Jogja yang Mengaku Dilengserkan dari Ketua OSIS Usai Tolak Program MBG

Pramono Ungkap Rencana Jalur KRL Baru, Sambungkan Rawajati hingga Tanjung Priok

Amandemen ke-25 Konstitusi AS Jadi Upaya Gulingkan Trump, Apa Itu?

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com