Belum Disahkan, Raperda Dituding Terganjal 'Uang Saku'

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah transportasi tak kunjung disahkan. Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, ada kemungkinan penundaan ini karena masalah 'uang saku'.

"Ya ada kemungkinan dewan ingin membahas secara kolektif, karena semakin banyak Raperda dibahas secara bersamaan, maka uang saku yang diterima dewan semakin banyak," kata Yayat saat dihubungi, Selasa (4/9/2012).

Tidak hanya itu, penundaan pembahasan Raperda ini dikarenakan kurangnya studi banding oleh anggota dewan. Sebenarnya, studi banding ini juga tidak berpengaruh besar tapi anggota dewan tetap bersikeras untuk menyelenggarakannya.

"Atau bisa jadi, anggota dewan tidak mengerti isi Raperda atau dianggap tidak prioritas sehingga terus ditunda," jelas Yayat.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berharap Raperda ini segera disahkan karena dianggap dapat menyelesaikan masalah kemacetan. Menanggapi hal ini, Yayat menilai empat Raperda ini tidak akan menyelesaikan kemacetan meski telah disahkan.

"Raperda itu hanya akan meningkatkan performance pelayanan dan payung hukum untuk menjalankan program teknis transportasi," tandasnya.

Sementara Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Selamat Nurdin menjelaskan, penundaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang masalah transportasi ini lebih karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang masih berjalan.

"Jadi baru akan kami bahas nanti setelah Pilkada. Karena jika dipaksakan saat ini, banyak yang berpikir tidak rasional dan kemudian dipolitisir," terang Selamat.