Ketua Badan Pengawas Periklanan Belum Tahu Iklan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Terkait iklan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang mengusung salah satu pasangan calon Gubernur DKI Jakarta, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI memanggil Badan Pengawas Periklanan untuk menindaklanjuti proses pelaporan oleh tim Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.

"Saya baru tahu undangan dari Panwaslu semalam, iklannya yang mana saja saya juga belum tahu," kata Ketua Badan Pengawas Periklanan P3I, Ridwan Handoyo, di Kantor Panwaslu DKI, Jakarta, Jumat, (7/9/2012).

Selanjutnya, Ketua Panwaslu DKI, Ramdansyah mengatakan, badan pengawas periklanan atau lembaga penyiaran bisa dikenakan sanksi karena kampanye di luar jadwal. "Dari empat lembaga penyiaran, yaitu Metro TV, TVone, Trans TV, Trans 7 bisa terkena sanksi, begitu juga dengan lembaga penyiaran, karena masa kampanye baru akan dimulai 14-16 September mendatang," katanya.

Apabila terbukti pelanggaran pidana, maka akan terkena sanksi sesuai Pasal 116 Ayat 1, yaitu setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal, minimal sanksinya adalah 15 hari atau maksimal satu bulan penjara atau denda sebesar Rp 100.000 maksimal Rp 1 juta. Selama dalam proses penanganan masalah ini, Panwaslu DKI sudah memanggil dua tim pasangan calon Gubernur DKI pada Kamis (30/8/2012) lalu.

Selanjutnya, pada Sabtu, (1/9/2012), seharusnya Ketua Umum APPSI, Prabowo Subianto dijadwalkan untuk memenuhi panggilan Panwaslu, namun berhalangan hadir sehingga dijadwalkan ulang pada Senin (3/9/2012). Namun, lagi-lagi Prabowo mangkir.

Selanjutnya, Rabu (5/9/2012), biro iklan telah memenuhi panggilan Panwaslu DKI untuk memberikan klarifikasi. Sementara itu, dua media penyiaran, Metro TV dan TVOne, juga sudah memberikan klarifikasi kepada Panwaslu. Ramdansyah mengatakan akan mencermati laporan tersebut.

"Secara formal kami akan panggil pihak terkait, sementara itu kami akan meminta Komisi Penyiaran Daerah agar stasiun televisi untuk tidak menyiarkan dulu materi yang dipermasalahkan, karena diduga melanggar P3 SPS. Menurut SK KPU DKI nomor 13 Tahun 2011, kampanye putaran kedua itu baru dimulai tanggal 14,15, dan 16 September 2012 mendatang. Itu pun hanya berupa penajaman visi dan misi," ujarnya.

Permasalahan ini bermula pada pelaporan tim advokasi pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli melaporkan adanya iklan kampanye di luar jadwal pasangan calon Jokowi-Basuki. Iklan tersebut sudah disiarkan oleh beberapa stasiun televisi swasta.

Tim Foke-Nara selanjutnya menyebutkan bahwa iklan tersebut tidak gentle karena mendompleng Asosiasi Pedagang Pasar. Sementara itu, barang bukti yang diberikan oleh tim Foke-Nara adalah rekaman dalam bentuk DVD iklan di beberapa stasiun televisi swasta. Iklan berbau kampanye itu disiarkan oleh Trans 7, Metro TV, TVOne, dan Trans TV serentak pada tanggal 27 Agustus 2012.

Terdapat dua versi iklan Jokowi-Basuki yang sudah tayang di televisi. Salah satu versi iklan itu menampilkan Prabowo Subianto, Ketua Umum APPSI yang juga sebagai tim kampanye pasangan calon Jokowi-Basuki. Di dalam iklan itu, terdengar narasi oleh Prabowo Subianto:

"Saya Prabowo Subianto, Ketua APPSI. Para pedagang kecil, pekerja, kaum Ibu adalah tulang punggung ekonomi Jakarta dan Indonesia. Namun, hidup mereka semakin berat.

Harga pangan dan bahan bakar terus meningkat, dan ketika pedagang tradisional susah menjual barangnya, barang dagangannya terjangkau, mereka terusir hypermarket. Oleh karena itu, pedagang pasar dan seluruh warga Jakarta butuh pemimpin tegas seperti Joko Widodo.

Di solo, Jokowi membangun sebuah pusat perdagangan baru untuk menyelamatkan lapangan pekerjaan bagi pedagang kecil dan membantu mereka mendapatkan penghasilan.

Saya Prabowo Subianto, memilih Jokowi-Basuki untuk Jakarta yang lebih baik."

Dalam versi lainnya, tampak gambar Joko Widodo menggunakan baju kotak-kotak dan para pedagang pasar. Dalam narasi itu disebutkan:

"20 September, masyarakat Jakarta punya dua pilihan, ada Jakarta dalam lima tahun lalu banjir, kurangnya fasilitas kesehatan, dan harga meningkat. Atau kita dapat membangun Jakarta yang baru dengan Jokowi.

Jokowi sudah membuktikan bahwa ia mampu memperbaiki lalu lintas, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau. Mari kita bangun Jakarta yang baru dan pemimpin yang dapat kita percaya membuat perubahan. Jokowi."