Ulama Madura Minta Polisi Tegakkan Hukum

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Ulama Madura, Jawa Timur, meminta polisi menegakkan supremasi hukum dalam kasus tragedi kemanusiaan yang menimpa warga Syiah di Kabupaten Sampang.

"Penegakan hukum perlu dilakukan kepada semua pihak yang bersalah, dalam kasus kekerasan yang terjadi di Sampang itu," kata Koordinator MUI se-Madura, KH Bukhori Maksum, seusai rapat koordinasi dengan para ulama Madura di aula ruang pertemuan SMK Negeri 3 Pamekasan, Jumat (7/9/2012) ini.

Rapat koordinasi yang melibatkan Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura (BASSRA) dan Forum Komunikasi Ulama (FMU) Madura itu, menghasilkan enam poin rekomendasi terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Sampang, pada 26 Agustus 2012 lalu.

Selain meminta polisi menegakkan hukum kepada semua pelaku tindak kekerasan, para ulama juga meminta Pemkab Sampang agar melaksanakan kesepakatan ulama dan umara  (pemerintah) dalam menyelesaikan korban pada pihak-pihak yang bertikai.

Poin ketiga, para ulama meminta kepada semua pihak agar menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan kontroversi, provokatif, dan tendensius yang bisa memperkeruh suasana.

"Kepada kalangan media, baik media cetak maupun elektronik, kami meminta agar ikut menciptakan suasana kondusif, dengan cara menyajikan berita yang berimbang, proporsional, tidak memihak," kata Bukhori Maksum.

Koordinator MUI asal Kabupaten Sampang ini juga meminta, agar penyajian berita hendaknya disampaikan berdasarkan data dan informasi yang valid dari sumber yang memang berkonpeten.

Musyawarah ulama se-Madura antara MUI, BASSRA dan FMU, juga menyinggung soal fatwa MUI Jatim yang menyatakan bahwa aliran Islam Syiah sesat, telah sesuai dengan pedoman pembuatan fatwa MUI.

MUI se-Madura ini ini juga menegaskan, tidak akan pernah menganulir atau mencabut fatwa yang telah dikeluarkan sebelumnya, terkait Syiah.

Selain dari kalangan ulama, hadir juga mengikuti pertemuan yang digelar di SMK Negeri 3 Pamekasan itu, Kepala Bakesbang Sampang, Rudi Setiadi, atas nama Pemkab Sampang.

Sumber: Antara