Boros, Perjalanan Dinas Capai Rp 21 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran perjalanan dinas untuk semua kementerian dan lembaga pemerintah pada tahun 2013 senilai Rp 21 triliun. Angka tersebut jauh melampaui alokasi program-program peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan rakyat.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dolfie OFP, di Jakarta, Rabu (12/9/2012), menunjukkan, program pemberdayaan rakyat seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan bantuan bagi siswa miskin masing-masing senilai Rp 7,3 triliun dan Rp 10 triliun.

”Biaya perjalanan dinas Rp 21 triliun itu bentuk pemborosan,” kata Dolfie.

Mengacu pada laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas perjalanan dinas kementerian dan lembaga tahun 2011, Dolfie melanjutkan, terjadi pemborosan sebesar 40 persen dari total anggaran senilai Rp 18 triliun.

Jika disimulasikan pada alokasi tahun 2013 senilai Rp 21 triliun, potensi pemborosannya ditaksir mencapai Rp 8,4 triliun.

”Jadi, potensi pemborosan di perjalanan dinas tahun 2013 jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran Jamkesmas sebesar Rp 7,3 triliun dengan sasaran 86 juta orang,” kata Dolfie.

Pembanding lain adalah anggaran program keluarga harapan sebesar Rp 3 triliun dan subsidi pelayanan publik sebesar Rp 2 triliun.

Secara terpisah, ekonom dari Econit Advisory Group, Hendri Saparini, berpendapat, setiap tahun BPK menemukan pemborosan, bahkan indikasi korupsi pada pengelolaan anggaran pemerintah.

Namun, hal itu tidak pernah sungguh-sungguh digunakan pemerintah sebagai bahan evaluasi. Buktinya, persoalan klasik seperti besarnya perjalanan dinas terus terjadi. Evaluasi pemerintah sejauh ini masih sebatas soal penyerapan anggaran dan belum benar-benar sampai pada ukuran kinerja.

Dukung kegiatan utama

Perjalanan dinas, menurut Hendri, boleh-boleh saja sepanjang benar-benar diperlukan untuk mendukung kegiatan utama. Persoalannya, realisasi perjalanan dinas acap kali lebih besar daripada proyek utamanya sendiri.

”Kita memang perlu reformasi politik anggaran. Kita tidak pernah menempatkan siapa yang prioritas dan yang tidak. Akibatnya, yang tidak prioritas bisa mendapatkan anggaran jauh lebih besar dibandingkan yang prioritas,” kata Hendri. (LAS)