Pimpinan KY Studi Banding, Busyro Prihatin
Jakarta, Kompas -
”Ke luar negeri jika tidak jelas urgensinya, sama saja pelesir berbungkus studi banding yang harus dihindari dari kebiasaan di Dewan Perwakilan Rakyat,” ungkap Busyro, Kamis (13/9).
Sabtu besok, tiga komisioner KY (Suparman Marzuki, Ibrahim, dan Abbas Said) didampingi Kepala Biro Investigasi, Kepala Biro Investigasi Pengawasan Hakim, serta Kepala Biro Investigasi Pusat Data dan Layanan Informasi) berangkat menuju Italia dan Perancis. Mereka melakukan kunjungan kerja ke KY, Mahkamah Agung, parlemen, lembaga riset, dan lembaga donor (International Development Law Organisation) di kedua negara itu. Rombongan akan tiba kembali ke Indonesia pada 24 September.
Juru bicara KY, Asep Rahmat Fajar, mengungkapkan, selain membuka hubungan kerja sama, kunjungan kerja bertujuan menjajaki kerja sama dalam pelatihan sumber daya manusia KY dan hakim. KY juga ingin mempelajari mekanisme pengawasan hakim, seleksi hakim, dan penataan peradilan di sana. Kedua negara itu dipilih karena memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia dan sudah memiliki pengalaman yang panjang.
Kunjungan kerja tersebut, lanjut Asep, menyedot anggaran sebesar Rp 600 juta. Akhir Mei hingga awal Juni lalu, dua komisioner KY (Ketua KY Eman Suparman dan Taufiqurrohman Syahuri) juga melakukan studi banding ke Korea Selatan dan Turki untuk belajar mengenai seleksi hakim agung di kedua negara itu dengan menghabiskan anggaran Rp 380 juta.
”Beberapa alasan KY sekarang mengadakan studi banding adalah adanya perubahan UU KY. Perubahan ini memengaruhi perubahan sejumlah peraturan internal di KY yang membutuhkan lesson learned dari lembaga sejenis yang sudah mapan. Kedua, untuk membina hubungan internasional sebab sebagai lembaga baru, KY masih sangat minim dalam hal itu,” ungkap Asep.
Sementara itu, Busyro Muqoddas mengungkapkan, pihaknya memang tidak melakukan studi banding selama lima tahun kepemimpinannya. Untuk menggantikannya, KY mendatangkan KY Australia, Bosnia, dan Belanda ke Indonesia selama berhari-hari dengan biaya dari lembaga donor.
