Soal Tarif Listrik, Pemerintah Bohongi Publik?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat komunikasi dan politik Tjipta Lesmana menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pembohongan publik soal rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di tahun depan. Alasannya, pemerintah tidak mau terus terang di balik rencana kenaikan itu.

"Kalau pemerintah ditanya, kenapa menaikkan TDL dan bahan bakar minyak (BBM), jawabannya selalu sama dari dulu, anggaran kita jebol. Soalnya subsidi kita membesar. Pemerintah tidak mau terus terang soal itu," kata Tjipta saat dialog publik "Tolak Kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM)" di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Menurut Tjipta, media juga tidak berani menanyakan, apakah benar alasan yang dikemukakan pemerintah tersebut. Di sisi lain, pemerintah sendiri juga bungkam tentang inti masalah mengapa TDL dan BBM harus dinaikkan.

Dengan demikian, Tjipta menganggap bahwa pemerintah melakukan pembohongan publik bahwa kebijakan menaikkan BBM dan TDL ini ada sebab lain yang ditutupi. Namun, hingga saat ini masyarakat juga tidak tahu sebabnya. "Sebenarnya itu hanya masalah salah pengelolaan sumber energi listrik," katanya.

Salah pengelolaan itu disebabkan karena pemerintah lebih suka mengekspor sumber energi dengan harga murah. Padahal, di domestik sendiri juga lebih membutuhkan.

Menurut pernyataan pengamat energi, Kurtubi, sumber energi batubara bisa menghasilkan energi listrik yang bisa dijual seharga Rp 500-600/kWh. Begitu juga dengan gas yang bisa dijual Rp 400-Rp 500 per kWh. Sementara harga jual listrik dari PLN ke masyarakat selama ini sekitar Rp 700 per kWh.

Sehingga dengan bahan baku tersebut seharusnya PLN sudah untung dan masyarakat tidak perlu subsidi. Pemerintah justru memilih menggunakan BBM sehingga harga jualnya menjadi Rp 3.500 per kWh. "Pemerintah telah melakukan kebohongan publik dari hal ini. Masyarakatlah yang dirugikan," jelasnya.