Politik Uang Harus Dikikis Habis

CIREBON, KOMPAS.com -- Praktik demokrasi harus disesuaikan dengan budaya dan sejarah politik sebuah negara. Jika tidak, maka praktik demokrasi akan menyimpang dari tujuan awal bernegara.

"Pragmatisme dalam politik, dalam hal ini praktik politik uang adalah akibat yang timbul ketika proses demokrasi tidak dibarengi dengan budaya berpolitik yang baik. Oleh karena itu, mari kita berusaha maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa di sela-sela Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (15/9/2012).

Praktik politik uang menjadi salah satu materi yang dibahas. Munas alim ulama ini akan mengeluarkan fatwa halal atau haram pada politik uang yang bisa dikemas dengan berbagai cara itu. Ali Masykur Musa menyatakan bahwa hal tersebut bisa saja terjadi, apalagi ada manfaat untuk mencegah kemungkaran dari fatwa tersebut.

"Selama fatwa tersebut diniatkan untuk mencegah kemungkaran maka fatwa tersebut adalah hal yang baik," ujar Ali Masykur Musa.

Namun fatwa bukanlah hal yang utama untuk memerangi maraknya praktik politik uang. "Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menanggulangi politik uang, tetapi yang terpenting adalah meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan politik masyarakat, sehingga yang terjadi dalam proses politik bukan pada transaksi, tetapi orientasi memilih bertumpu pada idealitas dalam memilih pemimpin," katanya.

Di sisi lain, beberapa instrumen peraturan harus dipertegas. Contohnya, pembatasan belanja iklan dan pemberian sanksi berat terhadap politik uang harus diberlakukan. "KPU harus berani mendiskualifikasi calon pemimpin yang bermain politik uang," ucap Ali Masykur.