Petani Tembakau Kendal Menyalahi SE Gubernur

KENDAL, KOMPAS.com - Lahan milik petani Kabupaten Kendal yang ditanami tembakau tidak sesuai dengan surat edaran (SE) gubernur Jawa Tengah. Dalam surat edaran gubernur tersebut telah ditentukan bahwa pada tahun 2012 ini, lahan di Kabupaten Kendal yang harus ditanami tembakau sebanyak 5.030 hektar, dengan rincian 4.930 tembakau Weleri dan daerah atas 100 hektar.

Namun kenyatannya, lahan yang ditanami tembakau semuanya ada sekitar 6.562 hektar, dengan rincian 5.930 hektar tembakau Weleri dan 632 hektar tembakau wilayah atas. Hal itu dikatakan kepala bidang (Kabid) pengolahan hasil perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Dyah Lukisari, usai melakukan dialog antara petani tembakau Kendal dengan Komisi B DPRD Jawa Tengah di pendopo Kecamatan Pegandon Kendal, Senin (17/9/2012).

Dyah menjelaskan, karena banyaknya lahan yang ditanami tembakau tidak sesuai dengan surat edaran, dimungkinkan harga tembakau jatuh. Untuk itu, pada tanggal 19 September nanti, pihaknya akan mempertemukan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah dengan Gabungan Pengusaha Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Jawa Tengah, untuk mencari solusi terkait jatuhnya harga tembakau.

"Saya minta, APTI Jawa Tengah nanti bisa menyosialisasikan pertemuan tersebut ke APTI daerah lain yang ada di Jateng," kata Dyah.

Dyah menjelaskan bahwa kebutuhan tembakau pabrik rokok di Jawa Tengah per tahun rata-rata 30.000 ton. Namun pihaknya belum tahu pasti, berapa rata-rata tembakau yang dihasilkan oleh petani tembakau di Jawa Tengah.

"Data pastinya kami belum tahu, karena data tidak kami bawa," tambahnya.

Sementara itu, salah satu petani tembakau asal Ringin Arum, Rohmad menilai bahwa rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tembakau adalah salah satu penyebab kenapa pabrik rokok tidak mau membeli tembakaunya. Pasalnya, pabrik rokok takut apabila RPP itu jadi disahkan oleh pemerintah. Untuk itu, ia meminta agar DPRD Jawa Tengah mendukung para petani tembakau untuk menolak RPP tembakau tersebut.

"RPP tembakau adalah salah satu penyebab pabrik rokok tidak mau beli tembakau. Untuk itu kami minta dukungan kepada wakil rakyat supaya menolak RPP tembakau," kata Rohmad.

Ia menambahkan, alasan pabrik rokok yang tidak mau membeli tembakau Kendal karena tembakau di daerah ini mengandung garam dan pestisida tidak seratus persen adalah benar. Sebab, tidak semua tembakau petani Kendal mengandung garam dan pestisida.

"Paling yang mengandung garam dan pestisida tidak ada 30 persen. Kenapa semuanya menjadi korban," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Komisi B DPRD Jawa Tengah Ahmad Fauzi mengatakan, persoalan tembakau pada tahun ini memang pelik. Untuk itu, antara pemerintah, APTI dan petani tembakau serta pabrik rokok, harus bertemu untuk mencari solusi terbaik, sehingga tidak ada yang dirugikan.