Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Realisasikan Gedung Baru KPK

Poengky Indarti (kiri), Rachland Nashidik (tengah), dan Rusdi Marpaung.(KOMPAS/YUNIADHI AGUNG)

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Poengky Indarti mengatakan, untuk mencegah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan rumah tahanan militer ada baiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera merealisasikan gedung baru untuk KPK.

"Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR agar segera menyetujui anggaran untuk pembangunan gedung KPK yang baru," ungkapnya di Kantor Imparsial, Jakarta Timur, Selasa(19/9/2012).

Kami memahami kondisi KPK yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Namun tidak dibenarkan jika dengan alasan keterbatasan tersebut, KPK mengambil jalan pintas dengan kerja sama KPK dan TNI.

"KPK seharusnya bisa bekerjasama dengan Kejaksaan, Kepolisian dan Lembaga Permasyarakatan," paparnya.

Jika memaksakan menggunakan rutan milik TNI, sambung Poengky, langkah KPK berlawanan dengan semangat untuk melakukan reformasi peradilan militer sebagaimana telah dimandatkan UU TNI.

Seperti diberitakan, KPK menggandeng TNI untuk menitipkan para tahanannya di rumah tahanan milik TNI. KPK melakukan penandatanganan MoU dengan TNI untuk melakukan terobosan dalam pemberantasan korupsi. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Ketua KPK Abraham Samad di Mabes TNI di Cilangkap Jakarta, Kamis (13/9).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang

HUT TNI AU, Pesawat Kepresidenan Prabowo Dikawal Empat F-16 dan Dua T50 Golden Eagle

Jakarta Dipenuhi Demo Hari Ini, Cari Jalur Alternatif

WFH ASN Setiap Jumat Resmi Berlaku Hari Ini

Konglomerat Asal Kalimantan Jadi Orang Terkaya di Indonesia, Harta Tembus Rp 394 Triliun

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com