Basuki: Kami Tak Akan Balas Dendam

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar soal ketidaknetralan pegawai negeri sipil (PNS) sempat santer terdengar selama pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Sejumlah guru bahkan mengaku sempat diminta untuk memilih salah satu kandidat.

Menanggapi isu ketidaknetralan PNS, calon wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengaku tidak dendam. Ia pun menyatakan tidak akan melakukan mutasi terhadap PNS yang tidak netral. "Kami tidak pernah melakukan balas dendam dalam tanda kutip. Kami bekerja sama dengan semua orang, tidak akan ada mutasi, penundaan pangkat, tidak ada," kata Basuki, Kamis (20/9/2012), dalam sesi wawancara dengan sejumlah media massa di markas Jokowi-Basuki, Jalan Borobudur 22, Menteng, Jakarta Pusat.

Basuki mengatakan, jika dirinya terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, penilaian PNS akan didasarkan pada kinerja. "Selama mereka (PNS) bisa berbuat penuh dengan otak dan tenaganya buat rakyat, ya tetap dipertahankan," ucapnya.

Sementara bagi PNS yang dinilai memiliki kinerja tidak baik, Basuki menilai perlunya dilakukan evaluasi. Bentuk evaluasi tersebut bisa dilakukan melalui mutasi hingga penundaan pangkat.

Sebelumnya, beberapa kasus ketidaknetralan PNS sempat dilaporkan kepada Panwaslu DKI Jakarta seperti kasus Lurah Gondangdia yang mengajak perangkat daerah seperti RT RW untuk memilih kandidat tertentu, mobilisasi guru yang diwajibkan membuat spanduk serta memilih salah seorang kandidat, dan kasus penyebaran brosur bernuansa SARA yang dilakukan RT RW di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara.