Gaya Dinamis Dibutuhkan
Pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna, Senin (24/9), mengatakan, pasangan Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memiliki modal besar, yaitu dukungan warga.
”Euforia ini harus dimanfaatkan dengan terus merangkul masyarakat. Jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama,” kata Yayat.
Menurut Yayat, awal kepemimpinan Jokowi sebagai Wali Kota Solo, untuk memindahkan pedagang kaki lima (PKL) liar ke tempat resmi yang telah disediakan saja butuh hingga 30 kali pertemuan atau mediasi. Namun, setelah ditemukan akar masalahnya, yaitu kebutuhan warga atau PKL, pelaksanaan program penataan kota berikutnya tidak memerlukan waktu terlalu lama.
”Warga Jakarta yang lebih rasional dan berpendidikan seharusnya bisa lebih mudah diberi pemahaman. Kuncinya cuma
Gubernur diminta segera membentuk unit reaksi cepat untuk bahaya laten di Jakarta, seperti banjir, kebakaran, dan masalah kesehatan warga.
Arsitek lanskap Nirwono Joga menambahkan, jika rekayasa sosial tersebut bisa dilaksanakan, dalam 3-5 tahun ke depan akan ada jaminan terjadi perubahan secara signifikan di Jakarta.
Guna mendukung percepatan pembangunan untuk perubahan positif Jakarta, lanjut Yayat, Jokowi-Ahok harus bisa mengerahkan anak buahnya yang tak lain pejabat yang telah lebih dulu duduk di pemerintahan DKI.
”Akan ada penyesuaian. Menurut pengamatan saya, mungkin 30 persen pejabat yang terpaksa hengkang karena ketidakcocokan dengan pola kerja Jokowi-Ahok,” kata Yayat.
Untuk 100 hari ke depan, Nirwono menambahkan, Jokowi- Ahok diminta jeli memilih program. Selain masalah pendidikan dan kesehatan, Jokowi-Ahok juga sebaiknya fokus dalam agenda penanggulangan kemacetan dan banjir di Jakarta.
Terkait dengan solusi macet, Nirwono mengatakan, ada beberapa hal yang bisa direalisasikan, yaitu memilah dan memilih beberapa megaproyek yang bisa segera dilaksanakan, membangun jalur pejalan kaki yang diutamakan di ruas-ruas di mana ada koridor bus transjakarta, dan membangun jalur sepeda.
”Ada sedikitnya enam megaproyek yang dirancang dan mulai dilakukan semasa Fauzi Bowo memerintah. Jokowi sebaiknya memilih mana yang relevan diteruskan dan mana yang ditunda dulu,” katanya.
Megaproyek yang dimaksud antara lain pembangunan mass rapid transit (MRT), megatanggul/giant sea wall di Teluk Jakarta, jalan-jalan layang, enam ruas jalan tol, dan realisasi zona ekonomi khusus di Jakarta Utara yang mengadopsi ide mantan Gubernur Ali Sadikin.
Sementara itu, kalangan pengusaha ritel dan pusat perbelanjaan bersikap optimistis terhadap perkembangan Jakarta pada masa mendatang jika pimpinan DKI Jakarta akan dipegang Jokowi-Ahok kendati di daerah tempatnya memimpin saat ini, yakni di Solo, Jokowi menerapkan pembatasan yang ketat terhadap pendirian pusat perbelanjaan dan toko ritel.
Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Stevanus Ridwan mengatakan, pihak pengelola belanja siap mendukung kebijakan gubernur terpilih.
Menurut Stevanus, dari berbagai macam segi, Jakarta sangat berbeda dengan kota lain di Indonesia. Sebagai ibu kota negara, Jakarta jadi barometer Indonesia dan ada masalah kompleks.
”Pengelolaan di Jakarta tidak bisa trial and error. Enggak bisa menerapkan pengelolaan yang sekadar coba-coba. Pengelolaannya harus tepat sehingga tetap bisa mengimbangi persaingan yang ada di tingkat regional,” ujarnya.
Sebagai jalan keluarnya, kata Stevanus, Jokowi-Ahok perlu membuka pintu diskusi bersama dengan setiap pemangku kepentingan di Jakarta. Dengan demikian, pembangunan di Jakarta bisa berjalan sinergi.
”Dengarkan kami dari kalangan pengusaha ini sehingga pembangunan Jakarta tetap bisa berjalan baik,” katanya.
Terkait dengan toko ritel pun, menurut Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Satria Hamid, juga tak perlu didikotomikan dengan sektor dagang tradisional sebab pengusaha ritel Indonesia pun siap bersinergi dengan usaha tradisional di Jakarta. ”Sekarang, toko-toko ritel juga menyalurkan produk tradisional warga,” kata Satria, yang juga menjabat sebagai Public Affairs Senior Manager PT Carrefour Indonesia.
