Proyek BUMN Harus Diawasi Bersama
Jakarta, Kompas
”Apabila biaya proyek digelembungkan, ketika infrastruktur terbangun, nanti masyarakat pengguna infrastruktur yang menanggungnya dalam bentuk tarif mahal,” kata ahli transportasi dari Universitas Trisakti, Jakarta, Fransiskus Trisbiantara, Jumat (28/9), di Jakarta.
Trisbiantara menambahkan, penggembungan biaya proyek itu tidak sekadar merugikan negara, tetapi juga warga pengguna. Kerugiannya juga akan dialami dalam jangka panjang.
Kini proyek-proyek infrastruktur skala besar di Indonesia memang dikerjakan badan usaha milik negara (BUMN). Sebagai contoh, Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dibangun PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan dana sekitar Rp 22 triliun. Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, Bali, dibangun PT Jasa Marga (Persero) dan tiga BUMN lain. Kementerian BUMN juga telah meminta PT Hutama Karya segera membangun jalan tol di Sumatera. Hal ini sejalan dengan rekomendasi The Korea Transport Institute yang mengusulkan pemerintah membangun jalan tol tersebut lalu menjualnya ke swasta.
”Cara paling sederhana adalah membandingkan biaya konstruksi di Indonesia dengan biaya konstruksi di region ini. Misalnya, kita bandingkan dengan biaya konstruksi di Malaysia dan Singapura,” ujar Trisbiantara.
Ketika peran BUMN didorong, kata Trisbiantara, sebaiknya pemerintah segera membenahi diri. ”Dalam sektor jalan tol, tolong regulasi pembebasan lahan benar-benar dibenahi sehingga swasta juga tertarik membangun,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Presiden Direktur Public Private Partnership Indonesia Windhu Hidranto Sudjono mengatakan, dalam kondisi darurat infrastruktur seperti sekarang, sudah tepat menyerahkan pembangunan infrastruktur kepada BUMN. ”Menugaskan BUMN karya untuk membangun infrastruktur kemudian meminta swasta mengoperasikan dan maintenance (memelihara) merupakan langkah maju. Jadi, kerja sama dengan swasta dikerjakan di tahap akhir proyek,” kata Windhu.
Akan tetapi, Windhu tetap mengharapkan peran swasta pada saatnya dapat ditingkatkan dalam pembangunan infrastruktur. Hal itu karena kebutuhan infrastruktur yang begitu tinggi tidak akan mampu hanya dipenuhi oleh BUMN. ”Harus diakui, prediksi permintaan kita terhadap infrastruktur meleset. Pelabuhan dan bandara, misalnya, kini penuh sesak,” kata Trisbiantara.
