Promosi Azirwan Cederai Perang Lawan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai promosi jabatan Azirwan, penyuap anggota DPR Al Amin Nasution, dari Sekda Kabupaten Bintan menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau mencederai hukum dan keadilan. Pasalnya, Azirwan yang terbukti menyuap Al Amin sudah sepatutnya dipecat secara tidak hormat untuk menjamin rasa keadilan bagi PNS lainnya yang bersih.

"Promosi untuk koruptor (Azirwan) di lingkungan pemerintah pada prinsipnya justru menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi dan sekaligus akan mengurangi pemberian efek jera dan sanksi sosial kepada koruptor," kata Emerson dalam pesan elektronik pada KOMPAS.com, Jakarta, Minggu (30/9/2012).

Emerson menjelaskan, dengan status sebagai narapidana, seharusnya Azirwan kehilangan status pegawai negeri sipil (PNS). Karena itu, sudah sepatutnya Azirwan diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Ayat 4 UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Selain itu, berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Azirwan tidak sepatutnya naik jabatan karena selama dua tahun terakhir sebagai mantan narapidana tidak memiliki rekam jejak yang baik.

Setelah bebas dari tahanan sekitar 2010 lalu, Azirwan tidak memiliki jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Setelah menghirup udara bebas, Azirwan menjabat sebagai salah satu komisaris badan usaha milik daerah setempat.

"Terlepas apa pun alasan Gubernur Kepri Muhammad Sani mempromosikan mantan narapidana kasus korupsi itu (Azirwan), jelas-jelas ini mencederai rasa keadilan bagi masyarakat," pungkasnya.

Ia kemudian mempertanyakan ada tidaknya perihal pegawai di lingkungan Pemprov Kepri yang berkualitas dan berprestasi untuk menduduki jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Sebab, Gubernur harus mempromosikan seorang mantan narapida kasus korupsi menduduki jabatan eselon II.

Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi. Promosi Azirwan dinilai tidak adil mengingat banyak PNS bersih yang gigit jari atas promosi seorang mantan narapidana korupsi seperti Azirwan.

Sebelumnya, Azirwan sejak 8 Maret 2012 dilantik sebagai kepala dinas bersama puluhan pejabat eselon dua dan tiga lainnya oleh Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani. Azirwan sendiri adalah mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan yang telibat kasus korupsi menyuap anggota DPR untuk memuluskan pembahasan alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan pada tahun 2008 lalu.

Azirwan divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 100 juta, subsider tiga bulan kurungan penjara, setelah terbukti menyuap anggota Komisi IV DPR dari fraksi PPP, Al Amin Nasution, dalam kasus alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan.

Azirwan sebelumnya dituntut 3 tahun penjara dan membayar denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Azirwan dan Al Amin ditangkap KPK di Hotel Ritz Carlton, Jakarta,  pada 8 April 2008. Dalam penangkapan itu, KPK menyita uang senilai Rp 4 juta dan Rp 67 juta di mobil Al Amin. Uang itu diduga diberikan Azirwan untuk memuluskan pembahasan di Komisi IV DPR guna mendapatkan rekomendasi alih fungsi hutan di Bintan.