Ranking Parpol Korup Dipo Alam Dinilai Tidak "Fair"

Kompas.com - 04/10/2012, 16:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam dinilai tidak adil memberi peringkat partai politik berdasarkan jumlah kader yang terjerat kasus korupsi. Pasalnya, berdirinya parpol yang masuk dalam daftar tidak bersamaan.

"Itu ada kasus sebelum tahun 2004 ketika Partai Demokrat belum ada. Sangat tidak fair," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yasona Laoli saat diskusi di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/10/2012).

Yasona mengatakan, jika ingin membandingkan, seharusnya pada titik yang sama misalnya hanya kasus yang terjadi di atas 2004 . Partai Golkar dan PDI-P, kata dia, sudah berdiri sebelum 2004 . Adapun Demokrat baru ada tahun 2004 .

"Data boleh akurat, tapi pembuatan ranking tidak valid. Kalau buat statistik, buat statistik dengan benar. Dipo lebih baik kerjakan saja urusan kabinet. Nanti dia dibilang juru bicara Partai Demokrat lagi," kata Yasona.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrianof Chaniago, menilai, dari segi etika memang pernyataan Dipo tidak pas lantaran menyinggung masalah politik dengan menyebut nama parpol. Padahal, Dipo berada di kabinet. Hanya saja, menurut dia, sebaiknya semua parpol mengambil sisi positif dari pernyataan Dipo.

"Jadi bahan untuk koreksi. Toh kenyataan memang begitu terlepas siapa ranking satu, ranking dua. Sejarah telah dibuat, parpol atas nama nasionalis, religius semua sudah kirim anggotanya ke KPK," kata Andrianof.

Sebelumnya, Dipo mengungkapkan, sepanjang Oktober 2004 sampai September 2012 ada 176 permohonan izin pemeriksaan kepala daerah yang diajukan penegak hukum kepada Presiden. Dari pejabat yang dimintakan izin pemeriksaan, sebanyak 64 orang (36,36 persen) adalah kader Partai Golkar, 32 orang (18,18 persen) dari PDI-P, dan 20 orang (11,36 persen) dari Partai Demokrat.

Pejabat lainnya, sebanyak 17 orang (9,65 persen) dari PPP, 9 orang (5,11 persen) dari PKB, 7 orang (3,97 persen) dari PAN, 4 orang (2,27 persen) dari PKS, dan sejumlah partai lain masing-masing 1 orang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau