Jokowi Tak Suka Pidato, DKI Bisa Hemat Rp 1,2 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta (APBD DKI Jakarta) terjadi pada sektor belanja pegawai, terutama untuk biaya penulisan naskah pidato gubernur yang nilainya mencapai Rp 1,25 miliar. Pos anggaran untuk pembuatan naskah pidato ini dinilai sia-sia karena seharusnya bisa dialokasikan untuk pembiayaan yang lainnya. Demikian diungkapkan Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA) Ucok Sky Khadafi, Kamis (4/10/2012), saat dihubungi wartawan.

"Pada tahun 2011, anggaran untuk pembuatan naskah mencapai Rp 1,25 miliar. Untuk tahun ini juga masih sama sekitar itu. Jelas, ini pemborosan karena untuk apa lagi menyewa orang lain membuat naskah," kata Ucok.

Ucok menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) tidak perlu lagi mempekerjakan orang hanya untuk mengurusi naskah pidato gubernur. Pemprov, lanjutnya, bisa saja berhemat dengan mempekerjakan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungannya.

"Kalau pakai PNS, kan, sudah digaji pemerintah. Buat apa diposkan anggaran lagi?" katanya. 

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo, yang ditemui beberapa waktu lalu, juga angkat bicara soal pemborosan anggaran melalui pos pembuatan naskah pidato gubernur itu. Jokowi sendiri mengaku tak suka berpidato.

"Saya pidato enggak pernah pakai naskah karena saya enggak pernah pidato. Enggak suka pidato sebenarnya. Tanya yang di Solo," kata Jokowi.

Ia mencontohkan, saat membuka pasar sebagai Wali Kota Solo, ia hanya berkomunikasi dengan pedagang sambil memotong pita peresmian.

"Potong pita, sambil bilang 'Bismillah' terus dibuka. Begitu saja," ujar Jokowi.

Jokowi berpandangan, anggaran naskah pidato gubernur itu tidak terlalu penting untuk dianggarkan. Dengan sikap seperti itu, Ucok menilai bahwa bisa saja Pemprov DKI Jakarta mengalihkan anggaran naskah untuk pos pembiayaan lain, seperti pembangunan atau pendidikan. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan Jokowi ketika menjabat kelak adalah menaklukkan hati para anggota DPRD DKI Jakarta.

"Jokowi harus bisa menaklukkan DPRD. Bagaimanapun juga, DPRD ini kan mau pemilu. Masa-masa ini tahap terakhir buat mereka mencari duit. Anggaran untuk pidato ini bisa saja dipangkas atau bisa dialihkan ke pos anggaran lain dengan persetujuan Sekretaris Dewan," ujar Ucok.

Berita terkait Pilkada DKI dapat diikuti dalam liputan khusus "Jakarta 1"