DPRD DKI Bantah Memolorkan Pelantikan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta membantah mengundur-undur pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.

Sekretaris Dewan, Mangara Pardede, mengatakan, surat pelantikan Jokowi tinggal menunggu dikeluarkannya Keppres pengangkatan Jokowi sebagai gubernur DKI. "Nanti kalau Keppresnya sudah keluar, akan dikembalikan ke DPRD untuk dirumuskan di dalam Badan Musyawarah DPRD DKI kapan pelantikannya. Kapan Bamus itu, Pak Ketua yang bisa menjawabnya," kata Mangara Pardede, di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin, (8/10/2012).

Dia mengatakan, DPRD DKI tidak pernah memainkan permainan politik di balik pelantikan Jokowi-Basuki yang terus tertunda. "Saya ini tidak pernah mengundur-undur dan tidak pernah mendapat kepastian kenapa diundur. Tanggal 5 Oktober kemarin, kami sudah kirimkan suratnya kepada Setneg, nah sekarang Keppresnya belum keluar," kata Mangara.

Dia juga mengatakan, pelantikan Jokowi-Basuki semua kewenangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. DPRD mengaku siap apabila tanggal pelantikan sudah ditetapkan. "Kalau sudah diputuskan kami siap. Kalau sekarang masih tentatif karena menunggu Keppres turun dan itu kewenangannya di Setneg," ujar Mangara.

Pelantikan Jokowi-Basuki awalnya dijadwalkan pada hari Minggu (7/10/2012). Walaupun tidak ada gugatan dari tim Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, ternyata pelantikan Jokowi-Basuki tetap molor. Pasalnya, persyaratan administratif yang digunakan untuk memenuhi syarat sah menjadi gubernur masih harus melalui proses yang panjang.

Fauzi Bowo sudah mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur pada Minggu (7/10/2012) kemarin. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, Mendagri menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Fadjar Panjaitan untuk menjadi Pelaksana Tugas Harian (Plh) yang menjalankan tugas administratif gubernur.

Berita terkait dapat diikuti di topik : Pilkada.kompas.com