Dewan Usul Bantuan Sembako Diganti Modal Usaha

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Komisi A DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur, mendesak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar menciptakan inovasi sebelum Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2013 ditetapkan. Tujuannya agar kebijakan pemkot tidak terjebak dalam rutinitas sehingga manfaatnya bisa maksimal.

Salah satu kebijakan atau program yang disorot Komisi A adalah pembagian sembako dan bantuan uang, yang anggarannya termasuk dalam pos dana hibah sebesar Rp 1,5 miliar. Anggaran Rp 1,5 miliar itu ada di masing-masing lima kecamatan, dan diperuntukkan bagi warga miskin.

Menurut Ketua Komisi A, As'ad Anshari, sesungguhnya kegiatan rutin itu bagus dan merupakan kepedulian pemkot terhadap warga miskin.

"Tapi apakah harus seperti itu terus? Agar tidak terjebak dalam rutinitas, satuan kerja pemkot kami dorong untuk melakukan terobosan baru dengan mengonsep program baru. Kami juga mau mengusulkan program karena selama ini dewan belum pernah mengusulkan program ke eksekutif," kata As'ad yang juga ketua DPC PKNU, Selasa (9/10/2012).

Salah satu program yang mungkin akan ditawarkan kepada eksekutif adalah pemberdayaan masyarakat dalam hal ekonomi. Jadi, anggaran bantuan sembako dan uang kepada warga miskin, dialihkan ke pemberdayaan. Kata As'ad, anggaran dana hibah itu bisa digunakan modal usaha bagi warga miskin.

"Agar masyarakat tidak hanya menunggu pemberian terus. Mind set mereka harus diubah. Dengan dimodali usaha, mereka bisa mandiri. Pemerintah daerah dikatakan maju bila, salah satunya, anggaran hibah kecil. Artinya, ekonomi masyaakat sudah menguat," tukasnya.

Sementara Abdul Aziz, anggota Komisi A lainnya, mengusulkan agar pemkot menyediakan anggaran beasiswa kuliah bagi warga Kota Probolinggo yang berprestasi, tapi tak punya biaya.