Pidato Presiden Tak Pengaruhi Putusan MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menengahi masalah Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri tidak akan memengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi atas Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Juru bicara MK, Akil Mochtar, mengatakan bahwa hakim MK akan tetap adil dan objektif memutus kewenangan penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan simulator SIM Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. "Pidato Presiden, Senin (8/10/2012) kemarin, tidak akan mempengaruhi keputusan MK soal uji materi UU KPK. Kalau terpengaruh, MK akan langsung memutus perkara tersebut hari ini juga, tapi nyatanya kan tidak demikian," kata Akil saat berbincang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (9/10/2012).

Akil mengatakan, Hal tersebut berbeda dari putusan MK. Selain itu, putusan MK bersifat mengikat dan memiliki payung hukum tetap. Hal tersebut tidak sama dengan pidato Presiden yang tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dapat ditafsirkan macam-macam oleh masyarakat maupun pejabat negara, seperti pimpinan KPK dan Polri. Putusan MK, kata Akil, karena memiliki kekuatan hukum, maka tidak multitafsir dan jelas.

Uji materi terhadap Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK ini dimohonkan oleh tiga orang pengacara, yakni Habiburokhman, Maulana Bungaran, dan Munatsir Mustaman. Mereka meminta MK untuk memberikan tafsiran yang tegas terkait kewenangan penyidikan perkara dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Polri. Hal itu dikarenakan KPK dan Polri bersengketa mengenai wewenang penyidikan perkara tersebut.

Dalam permohonannya, Habiburokhman menyebut bahwa terjadi penyidikan ganda dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM yang saat ini sedang disidik bersama antara KPK dan Polri. Penafsiran ini, menurutnya, mencuat karena ketidakjelasan frasa "kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tadi malam, Presiden dalam pidatonya berpendapat kasus yang menjerat Irjen Djoko Susilo ditangani oleh KPK. Presiden juga mempersilakan Polri menangani kasus korupsi yang lain.

Akil sebagai pribadi berpendapat, hal itu menunjukkan Presiden tidak tegas dalam memutus perkara dugaan korupsi pengadaan simulator SIM Korlantas Polri. Menurutnya, KPK lebih berhak menangani kasus tersebut tanpa melibatkan Polri.