MPBI Tolak Lagi Aturan Baru Mennakertrans

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menolak isi rancangan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Peraturan Mennakertrans) tentang pekerja alih daya (outsourcing), yang kini tengah dirumuskan di kementerian itu.

Penolakan dilatarbelakangi kondisi bahwa tuntutan MPBI belum juga diakomodasi oleh pemerintah.

Demikian ditegaskan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Presiden KSPI) M Said Iqbal, Selasa (9/10/2012) malam di Jakarta.

"Aturan baru outsourcing di antaranya harus adanya pasal yang jelas, dan tercantum dalam rancangan bahwa outsourcing dilarang di proses produksi dan kegiatan pokok, di antaranya mulai dari proses ke material, seperti barang jadi," ujarnya.

Menurut Said, di aturan tersebut belum ditegaskan bahwa outsorcing hanya boleh dilakukan untuk lima jenis pekerjaan saja, seperti cleaning service, catering, security, driver, dan jasa penunjang pertambangan.

"Kelima jenis pekerjaan itu pun harus jelas hubungan pekerjaannya. Apakah sebagai karyawan tetap atau kontrak dengan majikannya, yang dituangkan dalam perjanjian tertulis, selain jangan sampai dibuka kembali peluang adanya jenis pekerjaan lainnya yang boleh di-outsourcing selain kelima jenis pekerjaan tersebut," ungkap Said.

Said juga mengeluh karena dalam rancangan aturan tersebut belum ada pasal sanksi bagi pemberi kerja bila melakukan pelanggaran, seperti sanksi pencabutan izin usaha; perdata ataupun pidana; sebagai efek jera.