Data Kependudukan yang Dipegang KPU Tidak Akurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta, M Taufik, menyoroti persoalan data kependudukan yang dipakai Komisi Pemilihan Umum yang tidak akurat. Hal ini diketahui dari surat edaran KPU yang diterima pimpinan partai.

"Di dalam surat edaran yang kami terima, penduduk DKI Jakarta berjumlah 7,9 juta. Sementara di dalam DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) DKI Jakarta itu 7,5 juta. Padahal, DP4 seharusnya 70 persen dari penduduk Jakarta yang ada. Masa hanya segitu," ujar Taufik, Sabtu (13/10/2012), pada diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta.

Taufik mengkhwatirkan kesalahan data itu akan terus berlanjut hingga pemilihan nanti. Jika hal itu yang terjadi, maka hal ini akan berdampak pada daftar pemilih dan penetapan kursi pada pemilihan legislatif tahun 2014 mendatang.

Menanggapi kritikan dari Taufik itu, anggota KPU Sigit Pamungkas menyatakan, pihaknya hanya menggunakan data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Posisinya kami sebagai user data dari yang otoritatif yakni Kemendagri. Dari data itulah yang kemudian kami jadikan pedoman untuk melihat luas wilayah dan jumlah penduduk di setiap kabupaten dan kota. Kalau ada kekeliruan itu bukan sepenuhnya tanggung jawab KPU," kata Sigit.

Kendati demikian, Sigit memastikan bahwa nantinya masalah data kependudukan ini akan kembali diperbaiki. Data yang ada sekarang tidak akan menjadi panduan untuk daftar pemilih. "Kami pastikan persoalan DPT (Daftar pemilih tetap) yang lalu-lalu tidak akan terjadi lagi dalam pemilu tahun depan," ujarnya.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan satu-satunya cara untuk menghilangkan persoalan daftar pemilih dan penetapan kursi legistlatif adalah pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (E-KTP).

"Jika E-KTP ini bisa selesai bulan Desember ini, maka akan ada pemutihan data pemilih KPU. Kalau begitu, rasanya semakin kecil penyimpangan data," katanya.