Transportasi

Proyek Monorel Jakarta Dilanjutkan

Kompas.com - 20/10/2012, 05:49 WIB

Jakarta, Kompas - Penataan transportasi di Ibu Kota terus dilakukan. Seusai mencanangkan penataan bus ukuran sedang, kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan proyek monorel yang terhenti sejak tahun 2007.

Proyek yang menelan dana investasi Rp 12 triliun itu akan dibiayai dengan skema pendanaan 20-30 persen berasal dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Sementara sisanya, menurut rencana, ditutup dari pinjaman melalui sindikasi perbankan.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Pemprov DKI, sepakat membuat konsorsium proyek yang dipimpin PT Adhi Karya. BUMN ini mengusulkan tarif Rp 10.000 per penumpang yang selanjutnya akan dipakai sebagai dana perawatan dan investasi.

”Ada komitmen bersama meneruskan proyek monorel. Desainnya akan diubah dengan menghubungkan ke pusat-pusat ekonomi. Menteri BUMN meminta Adhi Karya melanjutkan pembangunannya. Pak Menteri memanggil semua perusahaan BUMN untuk meneruskan program monorel,” tutur Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Jumat (19/10), di Jakarta.

Kerja sama ini, kata Basuki, penting karena Pemprov DKI tidak mampu membangun sendiri monorel. Pendanaan itu sama sekali tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. Harapannya, tiga tahun ke depan monorel dapat beroperasi di tiga jalur. Jalur yang dimaksud Cawang-Semanggi- Grogol-Harmoni-Monas-Senen, Tanah Abang-Bundaran HI-Dukuh Atas-Kuningan-SCBD-Stasiun Palmerah, dan jalur Cawang-Otto Iskandardinata-Senen-Ancol. Tiang pancang yang ada sekarang akan tetap dipakai.

Kepastian meneruskan proyek tersebut dilakukan setelah empat pemimpin BUMN, yaitu PT Adhi Karya, PT Telkom, PT Lembaga Elektronika Nasional, dan PT Industri Kereta Api, bertemu Wakil Gubernur DKI, Jumat.

Pemutusan kontrak

Proyek ini sempat terhenti tahun 2007 karena masalah pendanaan. Pembangunan proyek ini dimulai oleh PT Jakarta Monorel tahun 2004. Monorel ini bisa dilanjutkan lagi, ujar Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan, karena pemerintah menunggu pemutusan kontrak dengan pelaksana proyek sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada lagi persoalan hukum untuk melanjutkan proyek.

Padahal, proyek monorel di Jakarta ini merupakan yang termurah di dunia. Proyek serupa yang paling murah sementara ini di India, dengan biaya 30 juta dollar AS per kilometer. Proyek monorel di Jakarta dikerjakan dengan nilai 22 juta dollar AS per kilometer.

”Karena itu, kami usulkan tarif sementara ini Rp 10.000 per penumpang. Nilai itu masih bisa untuk mencapai IRR (internal rate of return/tingkat pengembalian investasi),” katanya.

Transportasi monorel ini diprediksi dapat mengangkut 580.000 penumpang per hari di jalur sepanjang 50,8 kilometer. Kiswodarmawan mengatakan, untuk mencapai target itu, perlu 60 rangkaian gerbong kereta.

”Insya Allah, semua produk proyek monorel ini dari dalam negeri,” katanya.

Produk yang dimaksud meliputi kereta yang dibuat PT Industri Kereta Api, jaringan elektronik dibuat PT Lembaga Elektronika Negara, sistem komunikasi dibuat PT Telkom, dan konstruksi dalam negeri dari PT Adhi Karya.

Pengamat perkeretaapian Taufik Hidayat mengatakan, Pemprov DKI perlu terlibat aktif dalam perencanaan monorel. Harus jelas penghitungan hingga ke tarif. ”Jangan sampai nanti tarif monorel sangat mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat. Kalau begitu, monorel bukan jadi angkutan massal yang bisa diakses semua lapisan masyarakat, melainkan hanya jadi angkutan eksklusif,” ujarnya.

Klarifikasi data

Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo, Jumat, mengatakan, pihaknya akan segera bertemu Gubernur DKI Joko Widodo untuk membahas kelanjutan proyek MRT (mass rapid transit) Jakarta serta klarifikasi dana pembangunan proyek. ”Saya sudah menyiapkan laporan tentang proyek pembangunan MRT kepada Gubernur,” katanya.

Sampai saat ini, PT MRT belum menentukan calon pemenang tender kontraktor karena belum mendapat persetujuan dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).

Dari hasil beberapa pertemuan dengan para pejabat di DKI, ada kesan, proyek ini akan dikaji lagi setelah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyatakan pembangunannya terlalu mahal. Versi MTI Rp 1 triliun per kilometer, sedangkan MRT di Singapura hanya Rp 373 miliar.

”Informasi itu jelas tidak relevan dan bisa menyesatkan publik jika tidak dijelaskan. Dana pembangunan MRT di Singapura Rp 373 miliar itu adalah harga tahun 1990, bukan tahun 2012. Perlu dilakukan kajian terhadap eskalasi harga dari tahun itu ke tahun 2012,” ujar Tribudi.

Perlu dikaji pula jenis teknologi MRT Singapura dibandingkan dengan MRT yang akan dibangun di Jakarta, seperti jenis sinyal dan telekomunikasi, rolling stock, serta jenis peralatan waktu konstruksi.

(ast/art/fro/ndy)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau