PDI-P: Jokowi Bukan Hanya Gubernur PDI-P

Kompas.com - 21/10/2012, 15:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Syahrial menyebut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bukan hanya gubernur milik PDI-P saja, melainkan gubernur semua masyarakat yang juga gubernur semua partai politik di dalam DPRD DKI.

"Terkait antisipasi parpol lain yang bukan pendukung, kami harapkan fraksi parpol lain ikut menyukseskan program beliau karena Jokowi bukan hanya gubernur PDI-P, melainkan gubernur semuanya," kata Syahrial di Kantor DPD PDI-P DKI, Jakarta, Minggu (21/10/2012).

Ia mengatakan, antisipasi konkret yang akan dilakukan PDI-P terkait parpol non-pendukung di DPRD adalah dengan mengadakan rakerda.

"Kami adakan rakerda, rapat-rapat partai. Di dewan kami proses pembahasan anggaran, kami akomodir dalam pembahasan nanti minggu depan, akhir 2012, mengikuti yang sudah diputuskan, mengarahkan janji-janji Jokowi untuk sudah bisa di-launching bulan depan," kata Syahrial.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P DKI Djarot Syaiful Hidayat mengaku telah menugaskan ranting-ranting partai untuk mengawal, mengawasi, memfasilitasi, dan menindaklanjuti kebijakan Jokowi-Basuki sebelum pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

"Kalau sekarang baru sampai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2013," kata Djarot.

Djarot menambahkan, PDI-P telah melarang keras seluruh kader partai untuk mencampuri penataan birokrasi DKI.

"Semua itu kewenangan penuh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI," kata Djarot.

Menurut Djarot, langkah PDI-P untuk membawa Jokowi-Basuki di Jakarta bukan hanya untuk mempertaruhkan kepemimpinan, mempertaruhkan masa depan DKI lima tahun ke depan, melainkan juga untuk mempertaruhkan PDI-P sebagai partai yang besar.

"Oleh sebab itu, kami menginstruksikan kader untuk mengawal dan menindaklanjuti, termasuk legislatif. Langsung ditindaklanjuti dengan rakerda sebagai bentuk tanggung jawab parpol. Keberadaan parpol ini mutlak. Di dalam parpol, kader digodok, juga sebagai pertaruhan Jokowi lulus ujian menjadi kader terbaik," ujarnya.

Berita terkait dapat diikuti di topik: 100 HARI JOKOWI-BASUKI.

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau