Jambi Waspadai 91 Lokasi Rawan
Jambi, Kompas -
”Pemetaan lokasi rawan menjadi acuan kami untuk mengantisipasi banjir dan longsor selama hujan,” kata Zubaidi AR, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Selasa (23/10).
Berdasarkan BPBD Provinsi Jambi, lokasi rawan banjir tersebar di 10 dari 11 kabupaten/kota. Jumlah lokasi rawan terbanyak di Kabupaten Bungo (14 lokasi), Merangin (9), Tebo (9), Kota Jambi (8), Tanjung Jabung Barat (8), Muaro Jambi (7), Sarolangun (7), Batanghari (7), Kerinci (4), Tanjung Jabung Timur (4), serta Sungai Penuh (1). Lokasi rawan longsor tersebar di 5 kabupaten/kota, yaitu Kerinci (5), Merangin (4), Sungai Penuh (2), Bungo (2), dan Sarolangun (1).
Menurut Zubaidi, seperti tahun-tahun sebelumnya, banjir bandang yang kerap terjadi di wilayah barat Jambi, seperti Kerinci dan Sungai Penuh, sangat mungkin terulang pada tahun ini. Bencana serupa potensial terjadi pada wilayah lain karena pembukaan hutan di sepanjang daerah aliran Sungai Batanghari semakin parah. Apalagi, kondisi topografi hutan di sepanjang DAS Batanghari pada wilayah barat terbilang curam sepanjang kawasan bukit barisan.
Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jambi Zulkifli mengemukakan, posko penanganan bencana telah dibangun atas bantuan Palang Merah Perancis. Melalui posko, sistem yang dibentuk memungkinkan seluruh informasi bencana secara cepat sampai ke posko.
Selanjutnya, 20 personel reaksi cepat akan langsung datang ke lokasi bencana. Sekitar 50 personel lainnya bersiap menyalurkan bantuan pada lokasi bencana. ”Kami sudah siapkan 5 ton beras bagi setiap kabupaten untuk disalurkan pada tiap lokasi yang terkena bencana banjir atau longsor,” ujar Zulkifli.
Sejauh ini, kondisi tinggi muka air Sungai Batanghari masih 11 meter. Itu tergolong mengkhawatirkan apabila terjadi kenaikan tinggi muka air secara drastis 50 sentimeter per hari. ”Apalagi jika sudah mencapai ketinggian 14,5 sentimeter, maka sudah ada permukiman yang terkena banjir. Harus diwaspadai,” tuturnya.
Terkait bencana, Pemkab Garut, Jawa Barat, akan merelokasi sekitar 600 orang yang tinggal di kawasan rawan bencana longsor di Kampung Cimareme, Desa Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng. Ini untuk mencegah terulangnya longsor di daerah itu.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut Ruslan, di Garut, Selasa (23/10), mengatakan, relokasi akan dilakukan pada 234 rumah tangga atau sekitar 600 orang di lahan baru, berjarak sekitar 300 meter dari lokasi semula. Lahan baru berada di Kampung Cimarame Tengah, Desa Tegalgede. Penentuan lahan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi. Menurut Ruslan, di lahan relokasi itu akan dibangun 126 rumah semipermanen.
Dalam sebulan terakhir sudah empat kali longsor dan retakan tanah. Tiga di antaranya di Kecamatan Salawu dan satu kejadian lainnya di Kecamatan Garut Kota. Saat ini ada sekitar 70 hektar lahan rawan longsor tersebar di semua (42) kecamatan di Garut.
Pada Minggu (9/9), di Desa Tegalgede, Kabupaten Garut, terjadi longsor yang menewaskan dua warga. Longsor disebabkan ambruknya tebing pasir di kaki Gunung Kampung Punaga.
”Kami berharap di lahan yang baru potensi longsor bisa dikurangi. Kami juga tetap memberikan sosialisasi agar mereka tetap siaga menghadapi bencana alam,” kata Ruslan.
Kepala BPBD Tasikmalaya Yadi Yuliadi menjelaskan, sebanyak 19 dari 39 kecamatan di Tasikmalaya juga rawan longsor. Pada Oktober 2012, sudah terjadi empat longsor di empat kecamatan, yaitu Salawu, Cigalontang, Sariwangi, dan Gunung Tanjung. Tidak ada korban, tetapi menimbulkan kerugian material cukup besar. Dengan potensi itu, menurut Yadi, Tasikmalaya menjadi daerah kedua paling rawan longsor setelah Garut.
”Relokasi penduduk masih membutuhkan kajian mendalam. Memindahkan manusia juga harus dibarengi dengan jaminan mata pencarian dan kehidupan sosial lainnya,” katanya.
Untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan, Pemkab Garut telah mengajukan peninjauan kawasan pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi. Tujuannya mendapatkan kawasan aman untuk relokasi penduduk yang tinggal di daerah rawan.
