Keluar Rumah Sakit, Neneng Dikembalikan ke Rutan KPK

Tersangka, Neneng Sri Wahyuni memasuki gedung Komisi Pemberantadan Korupsi, Jakarta, Rabu (10/10/2012). Berkas pemeriksaan istri mantan Bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, tersebut telah selesai dan siap disidangkan.( Kompas/Lucky Pransiska )

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), Neneng Sri Wahyuni, sudah dikembalikan ke Rumah Tahanan Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Selasa (23/10/2012) kemarin. Neneng sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta, sejak Kamis pekan lalu.

"Neneng sudah sembuh dan berada di rutan sejak kemarin," kata Juru Bicara KPK Johan Budi kepada wartawan, Rabu (24/10/2012).

Sebelumnya, Neneng dirawat di RS Abdi Waluyo Jakarta karena kondisi kesehatannya memburuk. Salah satu pengacara Neneng, Elza Syarief, pada Senin, 22 Oktober 2012, mengatakan bahwa kondisi kesehatan kliennya memburuk karena mogok makan hampir dua minggu.

Menurut Elza, Neneng nekat mogok makan karena permintaannya untuk pindah ke Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta tidak dikabulkan KPK. Menurut pihak Neneng, dengan pindah ke Rutan Pondok Bambu, istri Muhammad Nazaruddin itu dapat lebih leluasa bertemu dengan anak-anaknya.

Namun, menurut Johan, tidak benar Neneng melakukan aksi mogok makan. Johan juga mengatakan KPK sudah memberi waktu lebih lama untuk Neneng bertemu dengan anak-anaknya. KPK sudah mengizinkan Neneng bertemu anak-anaknya di luar jam besuk.

Berita selengkapnya dapat dibaca di topik pilihan "Neneng dan Dugaan Korupsi PLTS"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang

Penampakan Tumpukan Uang Bak Tembok di Kejagung, Jadi Latar Penyerahan Rp 11,4 Triliun ke Negara

Drone MQ-4C Triton AS Seharga Rp 3,5 Triliun Hilang di Selat Hormuz

Polisi Jelaskan Kenapa Bayar Pajak Kendaraan Harus Lampirkan KTP

Diminta JK Tunjukkan Ijazah Aslinya, Jokowi: Mestinya yang Menuduh yang Membuktikan

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com