Jokowi Ingin Kantor Kelurahan seperti Bank

Kompas.com - 25/10/2012, 14:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ingin membenahi semua infrastruktur dan fasilitas di kantor kelurahan, kecamatan, dan wali kota. Bahkan, saat pemaparannya, Jokowi ingin mengubah kantor instansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menjadi seperti bank, segala aksesnya terbuka dan tidak ada ruang tertutup.

"Harus ada penataan ruang di kelurahan, kecamatan, kantor wali kota dan diubah seperti bank," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Ia lalu menceritakan pengalamannya saat meninjau kecamatan dan kelurahan. Jokowi menemukan banyak kekurangan dari infrastruktur dan pelayanan yang ada.

"Kemarin pas saya ngecek itu terlalu banyak ruang-ruang kecil, ruang-ruang tertutup. Tempat pelayanan yang terbaik itu seperti bank yang sudah tidak pakai loket, jadi terbuka," kata Jokowi.

Saat Jokowi meninjau Kecamatan Cempaka Putih, ia sempat berpura-pura menjadi warga dan mencoba membuat KTP. Namun, ia juga banyak menemukan kekurangan-kekurangan fasilitas di sana, seperti pengadaan kursi.

"Saya kemarin membuat KTP, di situ hanya ada dua kursi, mau duduknya di mana? Apakah di lantai atau mau di mana? Ruang tunggu, tempat duduk enggak ada," kata Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi mengatakan, untuk bagian front desk-nya harus selalu senyum dan mengucapkan salam kepada masyarakat yang datang ingin dilayani di instansi pemerintah tersebut.

"Yang dilayani itu harus lebih enak, apalagi di bagian front desk-nya, pelayannya harus memberikan salam. Pakai pakaian khusus jas dasi. Jangan sampai face-nya merengut. Gunakan face yang baik, syukur dapat yang cantik," ujar Jokowi yang disambut tawa dari para SKPD.

Selain itu, menurutnya, pendingin udara juga diperlukan di dalam kantor instansi pemerintah.

"Tempat pelayanannya juga sama, berikan AC. Jadi, orang nunggunya juga enak. Kursinya diganti menjadi sofa. Ada mesin antreannya dan diatur sesuai apa maksud kedatangan kita ke kelurahan. Inilah yang harus kita ubah semuanya," kata Jokowi.

Dalam arahan Gubernur kepada para lurah, camat, wali kota, dan bupati itu dihadir 267 lurah, 44 camat, lima wali kota, dan satu bupati.

Seperti yang diberitakan, pada Selasa (23/10/2012) lalu, Jokowi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kelurahan Senen, Kelurahan Cempaka Putih Timur, dan Kecamatan Cempaka Putih. Dari sidak itu, ia tidak menemukan pimpinan instansi pemerintah itu.

Berita terkait dapat diikuti di topik: 100 HARI JOKOWI-BASUKI.

 

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau