KPU Mesti Siap Hadapi Gugatan Akibat Ketidakcermatan

JAKARTA, KOMPAS.com- Pengumuman hasil verifikasi administrasi terhadap partai politik calon peserta Pemilihan Umum 2014, tidak bisa dilepaskan dari prosesnya yang diwarnai pengunduran dari jadwal semula. Karenanya, selepas pengumuman hasil verifikasi yang dijadwal ulang pada Minggu (28/10/2012), Komisi Pemilihan Umum harus mengantisipasi kemungkinan gugatan, semisal jika ada yang menyoal ketidakcermatan lembaga penyelenggara pemilu itu dalam menjalankan tugasnya.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi menyebutkan, tahapan verifikasi sejak awal banyak menimbulkan spekulasi politik. Pengumuman hasil verifikasi administrasi yang tertunda juga menimbulkan persepsi yang berbeda-beada. "Pengumuman besok (Minggu ini) pun sedikit banyak akan menimbulkan permasalahan baru, soalnya sejak awal KPU kesulitan menentukan standar kelulusannya," sebut Yus, Sabtu (27/10/2012).

Seperti diberitakan, KPU pada Kamis (25/10/2012) malam memutuskan untuk mengundurkan pengumuman hasil verifikasi administrasi menjadi Minggu (28/10). Alasannya, masih ada data yang belum rampung dicermati. Padahal, merujuk peraturan KPU mengenai jadwal, tahapan, dan program Pemilu 2014, pemberitahuan hasil verifikasi administrasi semestinya pada 23-25 Oktober disambung verifikasi faktual mulai 26 Oktober 2012.

Yus memaparkan, pada awalnya KPU bersikukuh agar parpol menggunakan Sistem Informasi Partai Politik, termasuk dengan mempublikasikan sembilan parpol yang menggunakannya. Namun setelah rapat dengan Komisi II DPR, muncul keputusan bahwa Sipol tak digunakan lagi. Hal semacam itu wajar jika memunculkan dugaan bahwa KPU diinterversi oleh parpol di parlemen, apalagi jika verifikasi nantinya meloloskan semua parpol parlemen.

"Ketika partai parlemen ada yang tidak lolos, apalagi partai besar, tidak sederhana juga masalahnya. Dikhawatirkan akan terjadi konflik sehingga spekulasi itu yang muncul ketika KPU mengundurkan waktu pengumuman hasil verifikasi administrasi," sebut Yus.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ahmad Fauzi Ray Rangkuti menilai pernyataan KPU bahwa pengunduran pengumuman akibat masalah pemberkasan justru menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Semestinya sejak verifikasi dilakukan, pemberkasan juga telah dilakukan. Rapat verifikasi toh bisa digelar lebih terbuka dengan menampilkan data seluruh parpol. Dengan begitu bisa diketahui mana saja parpol yang tak memenuhi syarat dan juga hal-hal yang tak terpenuhi itu.

"Dengan membuka data-data yang dimaksud, semua bisa tahu dan paham mengapa satu parpol lolos dan yang lain tidak. Yang tertutup itu cukup saat verifikasi karena ada unsur kekhawatiran para verifikator berhubungan dengan parpol calon peserta pemilu," ujar Ray.