Siang ini, KPU Umumkan Verifikasi Administrasi Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2014, Minggu (28/10/2012) siang.

Pengumuman hasil verifikasi tersebut molor dari jadwal yang ditentukan oleh KPU sendiri. Sebab, dalam peraturan KPU nomor 11 tahun 2012 tentang verifikasi administrasi, disebutkan hasil verifikasi administasi paling lambat diumukan Kamis (25/10/2012).

KPU beralasan, molornya pengumuman tersebut disebabkan proses verifikasi administrasi belum sepenuhnya selesai. KPU masih terkendala proses verifikasi administrasi pada aspek keanggotaan parpol. Sebab, ada data keanggotaan parpol yang tidak masuk dalam proses Sistem Informasi Politik (Sipol).

Hal itu mengakibatkan proses verifikasi administrasi lebih rumit dan menyita banyak waktu karena dikerjakan secara manual. KPU berdalih, keterlambatan pengumuman karena masih mengumpulkan sepenuhnya data keanggotaan parpol dari daerah. Data yang diperoleh baru 440 dari 497 kabupaten/kota. Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner divisi Teknis KPU Hadar Navis Gumay pada Kamis (25/10/2012) di sela jumpa pers.

Adapun Komisioner divisi hukum KPU Ida Budianti menampik jika KPU mengingkari Peraturan KPU nomor 11 tahun 2012 tentang tahapan verifikasi administrasi. "KPU punya wewenang mengendalikan Pemilu terhadap dampak demokrasi kita. Pada proses administrasi ini KPU memandang dilakukan secara cermat dan tepat. Untuk itu kami mengelola waktu verifikasi (faktual) yang berakhir tanggal 3 November mendatang," terang Ida.

Sejumlah parpol menunggu hasil pengumuman KPU terkait hasil verifikasi administrasi. Pada tahap verifikasi administrasi tahap pertama, KPU mengumumkan tidak ada parpol yang lolos verifikasi administrasi. Hal itu disebabkan, tidak ada parpol yang melengkapi berkas yang disyaratkan KPU.

Berikut Nama 34 Parpol Yang Sudah Terdaftar di KPU:
1. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)  2. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) 5. Partai Kongres 6. Partai Serikat Independen (SRI) 7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 8. Partai Bulan Bintang (PBB) 9. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 10. Partai Amanat Nasional (PAN) 11. Partai Golongan Karya (Golkar) 12. Partai Karya Republik (Pakar) 13. Partai Nasional Republik (Nasrep) 14. Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

15. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 16. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 17. Partai Buruh 18. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 19. Partai Demokrat 20. Partai Damai Sejahtera 21. Partai Republika Nusantara (Republikan) 22. PNI Marhaenisme 23. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 24. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 25. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) 26. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 27. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 28. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) 29. Partai Republik 30. Partai Kedaulatan 31. Partai Persatuan Nasional 32. Partai Bhineka Indonesia (PBI) 33. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 34. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia).

Partai Republika Nusantara tidak mengikuti tahapan verifikasi administrasi. Sebab itu, dinyatakan KPU tidak lolos karena tidak melengkapi berkas yang telah disyaratkan.