Presiden Minta BPK dan KPK Kawal Penggunaan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta implementasi APBN tahun 2013 tidak ada penyimpangan. Presiden meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengawal penggunaan anggaran tersebut.

Hal itu dikatakan Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa ( 30/10/2012 ), sebelum bertolak ke London, Inggris, untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Setelah dari Inggris, Presiden dan rombongan akan bertolak ke Laos.

Presiden mengatakan, dana APBN 2013 sudah mencapai Rp 1.683 triliun. Khusus anggaran untuk transfer daerah tahun 2013 , kata Presiden, sudah mencapai Rp 528 triliun atau meningkat dibanding tahun 2004 yang baru sekitar Rp 400 triliun.

"Oleh karena itu, marilah sejak kita susun APBN sebagaimana yang kita tempuh selama ini benar, tepat, kemudian ketika digunakan, kita pastikan juga tepat dan benar," kata Presiden.

Presiden menyinggung banyaknya pejabat pemda, anggota DPR, DPRD, dan DPD yang terjerat kasus korupsi penggunaan anggaran. Ke depan, Presiden berharap agar tidak ada lagi yang terjerat.

"Kita ingin semua selamat, jajaran pemerintah pusat selamat, jajaran pemerintah daerah selamat, jajaran DPR selamat, jajaran DPRD selamat, dan yang penting uang rakyat itu betul-betul kita gunakan dengan sebaik-baiknya," ujar Presiden.

Jangan ditahan

Presiden juga meminta agar DPR maupun Kementerian Keuangan jangan menghambat pengucuran anggaran yang sudah disusun bersama (diberi tanda bintang). Keterlambatan pengucuran anggaran, kata Presiden, bisa mengakibatkan sasaran yang direncanakan menjadi tidak tercapai.

"Ketika semua kementerian, lembaga, benar-benar siap untuk mengalirkan anggaran, tidak perlu dibintangi. Dengan demikian, akan mengalir dan sampai kepada sasaran yang hendak kita capai," pungkas Presiden.