Jokowi Dinilai Menabrak Perda Luncurkan Kartu Sehat

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengeluarkan Kartu Jakarta Sehat di tahun 2012 dinilai menabrak regulasi yang ada. Sebab, rencana peluncuran itu dilakukan saat program serupa masih berjalan, yakni Kartu Keluarga Miskin (Gakin) yang sama-sama memberikan layanan kesehatan untuk warga Ibu Kota dalam kategori tidak mampu secara finansial.

Saat ditemui Kompas.com di gedung DPRD, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Johny Wenas Polii menyampaikan kebingungannya. Ia mangaku tak habis pikir mengapa Jokowi terkesan memaksakan eksekusi programnya di tahun ini, saat program-program serupa masih berjalan dengan sokongan dana dari APBD DKI tahun 2012.

"Kenapa harus repot-repot dan enggak sabar menunggu sampai tahun depan. Sekarang kan semua masih berlaku. Kalau tetap dilaksanakan maka sama dengan menabrak Peraturan Daerah (Perda)," kata Johny, Rabu (31/10/2012).

Untuk itu, ia mengusulkan supaya Jokowi meminta nasihat dari biro hukum. Setelah ada jaminan bahwa tak melanggar peraturan, barulah kemudian program tersebut bisa segera direalisasikan.

"Ini karena kami cinta Pak Gubernur. Supaya aman, minta nasihat dari biro hukum, libatkan juga inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setelah itu baru tentukan eksekusinya," ucap Johny.

Untuk diketahui, Jokowi sebelumnya telah gembar-gembor untuk mulai membagikan kartu sehat pada 10 November 2012. Rencananya, sepanjang sisa tahun ini akan ada 10.000 kartu sehat yang dibagikan.

Di luar itu, program serupa terlanjur dijalankan oleh gubernur sebelum Jokowi, yakni Fauzi Bowo. Dengan alokasi anggaran Rp 800 miliar dari APBD DKI tahun 2012, Fauzi Bowo telah menjalankan program serupa dalam format Kartu Keluarga Miskin yang pengelolaannya dilakukan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Masalah diprediksi akan timbul karena program baru dijalankan saat program yang lama masih berjalan dengan anggaran yang telah ditentukan.

Berita terkait lainnya dapat diikuti di topik: 100 HARI JOKOWI-BASUKI.