Dipo: Ini Alasan Ketakhadiran Dahlan di DPR
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan dua kali tidak hadir dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR. Padahal, anggota dewan hendak meminta klarifikasi soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang adanya inefisiensi PLN sebesar Rp 37,6 triliun. Sekretaris Kabinet Dipo Alam pun membantah Dahlan tengah melakukan pencitraan.
Menurutnya, Dahlan bukan sosok yang berusaha menciptakan polemik. "Tipe Pak Dahlan itu tidak menghindar. Dia mau menjelaskan. Dia orangnya lempeng-lempeng aja kok. Saya percaya ini bukan pengalihan isu," kata Dipo.
Menurut Dipo, Dahlan tak memenuhi panggilan Komisi VII terkait ketidaksesuaian pemanggilan.
"Pak Dahlan sudah kemukakan, kalau ditanya soal inefisiensi, memanggilnya sebagai apa? Kalau mantan Dirut PLN, memang mitra kerjanya Komisi VII, tetapi mereka panggil sebagai Menteri BUMN, ya tidak mau, karena itu mitra kerja Komisi VI," ujar Dipo.
Sementara itu, Komisi VI, lanjut Dipo, hingga saat ini belum melakukan pemanggilan kepada Dahlan Iskan. Dipo menilai jalan terbaik untuk mengurangi perseteruan antara Dahlan dan DPR adalah pemanggilan Dahlan oleh Komisi VI.
"Komisi VII bisa menitipkan pertanyaan. Saya rasa bisa begitu," imbuh Dipo.
Sekadar catatan, berdasarkan audit BPK sejak 2009 hingga 2011, PLN menderita inefisiensi di PLN sebesar Rp 37,6 triliun. Hingga periode tersebut, kerugian itu terus berlangsung karena PLN belum melakukan perbaikan. Terkait hal ini, DPR ingin melakukan verifikasi, baik ke Kementerian BUMN maupun Kementerian ESDM.
Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR
