Dipo Dukung Dahlan Ungkap Oknum DPR Pemerah BUMN
JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam mendukung langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mengungkap oknum-oknum anggota DPR yang kerap meminta jatah kepada direksi BUMN. Namun, Dipo menilai Dahlan sebaiknya mengungkapkannya di dalam forum resmi di DPR.
"Saya support bahwa ini harus diberantas. Dari pertemuan dengan Presiden kemarin, saya kira sudah jelas bahwa siapa sih yang tidak mendukung? Hal-hal itu (pemerasan) kan tidak dibenarkan," ujar Dipo, Kamis (1/11/2012), dalam jumpa pers di Kantor Seskab, Jakarta.
Dipo menilai semenjak dirinya menyebarkan surat edaran untuk menghindari praktik-praktik kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan, berbagai laporan masuk. "Ini tandanya mereka merespons dan harus dilanjutkan," imbuh Dipo.
Menurutnya, Dahlan harus memaparkannya di DPR, misalnya, melalui mekanisme Badan Kehormatan atau rapat kerja bersama Komisi VI atau Komisi VII. Pengungkapan nama-nama anggota DPR nakal ke media massa, lanjut Dipo, bukanlah pilihan yang baik karena bisa balik menyerang Dahlan.
Selain itu, Dipo juga mendukung Dahlan jika ingin melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau di situ ada kasus aduan terkait tindak pidana korupsi, tepat jika dibawa ke KPK," imbuhnya.
Perseteruan antara anggota dewan dengan Dahlan Iskan bermula dari adanya surat edaran Dahlan meneruskan surat Sekretaris Kabinet terkait imbauan tidak melakukan praktik kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan dalam menjaga APBN untuk rakyat.
Namun, setelah surat edaran dikeluarkan, Dahlan mengeluhkan ke Dipo melalui pesan singkat soal masih saja ada anggota DPR yang meminta jatah. Modus yang dilakukan pun beragam, mulai dari meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN.
Baca juga:
DPR Akan Desak Dahlan Sebutkan Anggota Pemeras
Dahlan Iskan Siap Beberkan Oknum DPR
Marzuki Alie: Emang Kami Suka Minta Uang?
Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR
