Suu Kyi Desak Pemerintah Tangani Konflik Sektarian

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Pemimpin oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi mendesak pemerintah untuk mengirim lebih banyak pasukan militer ke wilayah barat Myanmar untuk mengembalikan perdamaian yang rusak akibat kekerasan sektarian antara warga pemeluk Buddha dan etnis Muslim Rohingya.

"Setiap orang bertanggung jawab  menghormati hak asasi manusia, tanpa diskriminasi antara mayoritas dan minoritas, etnis, serta agama," kata Suu Kyi dalam sebuah pernyataan bersama dengan sejumlah anggota parlemen dari suku-suku minoritas.

"Pasukan keamanan harus ditambah untuk mengembalikan perdamaian, stabilitas, dan hukum di Rakhine," lanjut dia.

Pernyataan itu memang tidak menyebut etnis Rohingya secara spesifik, namun pernyataan itu menyampaikan rasa prihatin atas nsib etnis Rakhine.

Kerusuhan ini berfokus pada status etnis Rohingya yang dianggap pemerintah dan sebagian besar warga Myanmar adalah pendatang ilegal dari negeri tetangga, Banglades.

Dalam pernyaan langka terkait masalah ini, Suu Kyi juga mendesak pemerintah Myanmar untuk memberi informasi kepada publik tentang bagaimana pemerintah menangani masalah kewarganegaraan suku Rohingya ini.

Dalam undang-undang 1882, pemerintah Myanmar mengakui semua suku yang ada di negeri itu sebagai warga negara kecuali suku Rohingya., meskipun mereka mengklaim leluhur Rohingya sudah mendiami Myanmar sejak 160 tahun lalu.

Sekitar 800.000 jiwa suku Rohingya yang tak diakui kini berada di Negara Bagian Rakhine. Kondisi ini membuat pemerintah Myanmar yang tengah melakukan reformasi mendapat tekanan dari dunia internasional, yang menilai konflik ini bisa mengganggu transisi demokrasi Myanmar.