Lingkungan

Ciliwung Perlu Penanganan Hulu-Hilir

Kompas.com - 12/11/2012, 03:07 WIB

BOGOR, KOMPAS - Pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota didesak lebih serius menangani Sungai Ciliwung secara terpadu, mulai dari hulu, tengah, hingga hilir. Kondisi Ciliwung makin buruk akibat akumulasi tutupan vegetasi yang terus berkurang, pencemaran, serta okupasi daerah bantaran sungai.

Demikian disampaikan Sudirman Asun dari Ciliwung Institute dan Hasanudin, Ketua Komunitas Ciliwung Bojong Gede, di sela deklarasi Hari Konservasi Ciliwung di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/11). Deklarasi dihadiri penggiat lingkungan dan komunitas Ciliwung dari Jabodetabek serta Kementerian Lingkungan Hidup, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Jawa Barat.

”Ketika saya kecil tahun 1970-an, air Ciliwung di Bojong Gede masih berani saya minum. Ikan-ikan banyak. Sekarang airnya sudah kotor. Saya khawatir beberapa tahun mendatang, Ciliwung di daerah tengah juga bisa rusak parah seperti di Jakarta,” tutur Hasanudin.

Menurut mereka, kondisi Ciliwung terancam dari hulu, tengah, hingga hilir, dengan potensi berbeda. Daerah aliran sungai (DAS) di hulu (Kabupaten Bogor) rusak akibat alih fungsi lahan hutan menjadi bangunan, sedangkan di tengah (Kota Bogor, Depok) rusak akibat sampah rumah tangga dan penyerobotan bantaran sungai. Daerah hilir, DKI Jakarta, tercemar limbah domestik, pabrik, dan penyerobotan bantaran sungai.

Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, setidaknya di sepanjang bantaran Ciliwung di Jakarta bermukim 272.300 jiwa. Data Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum-Ciliwung, tahun 2006, sebanyak 5,5 juta jiwa tinggal di DAS Ciliwung dengan 3,4 juta di antaranya berada di DKI. Akibatnya, tutupan DAS Ciliwung berkurang. Kajian Forest Watch Indonesia 2000-2009, sebanyak 5.000 hektar hutan DAS Ciliwung hilang.

167 jenis iklan hilang

Menurut Sudirman, pencemaran air yang parah terlihat dari hilangnya spesies asli Ciliwung. Hasil survei biologi semasa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1910, ditemukan 187 jenis ikan asli Ciliwung. Sementara itu, hasil pendataan ikan oleh Komunitas Peduli Ciliwung Bogor tahun 2009-2011, hanya ditemukan 20 jenis ikan. Artinya, ada 167 jenis ikan hilang dari Ciliwung.

”Pemerintah masih sibuk dengan program berbau seremoni. Padahal, perlu pemberdayaan masyarakat di sekitar bantaran atau DAS Ciliwung,” kata Sudirman.

Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang Saptastri Ediningtyas mengatakan, Pemprov DKI berupaya menata bantaran sungai melalui program Kampung Deret. Pekerjaan rumah yang juga menunggu adalah normalisasi Ciliwung serta membangun waduk di hulu Ciliwung di Ciawi, Kabupaten Bogor.

Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik dan Usaha Kecil Kementerian Lingkungan Hidup Tri Bangun Sony menekankan pentingnya manajemen sungai yang terintegrasi serta memberdayakan komunitas agar program yang ada tepat sasaran. Selain itu, dia juga mengusulkan agar di bantaran Ciliwung ditanam bambu yang bisa mencegah longsor, menyerap air ke dalam tanah, sekaligus menyerap polutan. (GAL)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau