Presiden Akan Tindak jika Laporan Dipo Terbukti

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengambil tindakan tegas jika laporan yang diterima oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam terkait praktik kongkalikong penggerusan APBN di kementerian terbukti.

"Kalau memang itu terbukti, tanpa kecuali, siapa pun akan ditindak," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Negara Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Julian mengatakan, laporan yang diterima Dipo itu akan diteruskan kepada Presiden. Setelah itu, akan dibahas secara internal dan dilakukan penyelidikan untuk memastikan benar tidaknya laporan tersebut.

Ketika ditanya apakah akan dilakukan reshuffle menteri jika memang terbukti, Julian menjawab, "Kita semua harus kembali pada fakta, bukti dan kenyataan yang ada. Tidak bisa didasarkan pada dugaan-dugaan. Kalau memang ada bukti, ada temuan, dan bisa dibuktikan bersalah pasti akan ada konsekuensinya. Kalau itu berkaitan dengan posisi dan jabatan tentu ada konsekuensinya."

Seperti diberitakan, Dipo mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian terkait praktik kongkalikong untuk menggerus APBN. Laporan itu masuk pasca-surat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.

Dipo menyebut ada partai politik koalisi pemerintah yang menyusupkan kadernya di suatu kementerian. Kader yang mendapat jabatan struktural hingga staf khusus menteri itu bertugas mengatur berbagai proyek dengan dana APBN untuk kepentingan partai.

Selain itu, Dipo menyebut ada ketua fraksi di DPR yang bertugas menciptakan program serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR. Dipo juga menyebut ada menteri yang melindungi pejabat korup.

Menurut Dipo, laporan yang masuk disertai bukti-bukti. Tak disebutkan apakah sudah ada klarifikasi terkait bukti-bukti itu. Namun, Dipo tak mau menyebut nama parpol, nama-nama kader parpol, nama kementerian, serta proyek yang dimaksud.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR