Pemkot Depok Lamban Atasi Tanggul Jebol

DEPOK, KOMPAS.com — Pemerintah Kota Depok dinilai lamban mengatasi tanggul jebol Kali Laya. Sebab, hingga empat hari berlalu sejak tanggul jebol pada Senin (12/11/2012) tengah malam, belum ada perubahan signifikan.

"Pemkot lamban karena menganggap ini bukan bencana alam. Biaya sepenuhnya ditanggung swadaya masyarakat dan pihak kontraktor. Pemkot hanya menurunkan Satgas Banjir Bimasda dan alat berat," kata Arifin, pengurus LPM yang juga Ketua RW 16 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, kepada Kompas.com, Jumat (16/11/2012).

Melihat dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, ia meminta Pemkot segera menaikkan status Kali Laya menjadi bencana alam sehingga dapat dibuat unit khusus yang akan menangani kejadian ini.

"Jadi, tidak lagi lewat jalur birokrasi. Bencana seperti ini harus cepat tanggap, jangan cuma datang ke lokasi tanpa ada aksi," kata Arifin.

Arifin menyindir kedatangan beberapa pejabat teras Kota Depok ke lokasi bencana yang dianggap hanya ingin mencari simpati warga. Sementara langkah nyata seperti perbaikan tanggul tidak kunjung ada kejelasan. Arifin dan warga Perumahan Bukit Cengkeh II menyebut penanganan tanggul setengah hati.

"Mereka mulai kerja jam delapan pagi. Jam lima sore petugas pulang dan tidak ada aktivitas sama sekali. Kejadian seperti ini dianggap seperti kerja kantoran saja," kata Arifin.

Senada dengan Arifin, Sekjen LPM Tuyono juga mendesak Pemkot Depok menaikkan status tanggul jebol Kali Laya sebagai bencana alam. Jika ditetapkan sebagai bencana alam, dia yakin penyelesaian pascapenutupan tanggul akan menyeluruh.

"Termasuk pemberian kompensasi bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Kalau tidak, setelah tanggul ditutup, kami tidak tahu bagaimana nasib jalan dan jembatan yang rusak karena itu harus diajukan pada APBD 2013 karena pembahasan APBD 2012 sudah selesai," ujarnya.