Kasus Rohingya Mengancam Reformasi Myanmar

Ditulis oleh Louise Arbour untuk KOMPAS.com

KOMPAS.com - Saat Barack Obama berkunjung ke Myanmar kemarin, Presiden Amerika ini tak hanya menyaksikan suatu negara yang sedang melakukan transisi politik yang cukup dramatis tapi juga negeri yang kini menghadapi konflik sosial yang memprihatinkan. Ledakan kekerasan massa antara kelompok mayoritas Buddha dengan minoritas Muslim dari suku Rohingya, di Negara Bagian Rakhine adalah suatu efek samping dari transformasi politik yang kini berlangsung di negara Asia Tenggara ini. Konflik horizontal ini juga merupakan tantangan terberat bagi pemerintah dan kelompok oposisi yang ada.

Sejak Maret 2011, Myanmar tengah mengarungi suatu transisi politik yang menakjubkan. Para pemimpin negeri ini telah memperlihatkan niat dan visi politik untuk mendorong Myanmar benar-benar keluar dari bayang-bayang kelam masa lalunya.

Presiden Thein Sein telah mendeklarasikan perubahan-perubahan dan berupaya membangun kemitraan yang langgeng dengan oposisi, terutama Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi. Proses ini memang masih belum sempurna, namun banyak hal telah dicapai termasuk pembebasan tapol/napol, penerapan undang-undang kebebasan berkumpul dan berserikat,  penghapusan sensor terhadap media serta mulusnya pemilihan umum tahun lalu yang memberikan jalan kepada Suu Kyi dan partainya masuk parlemen.

Pemerintah Thein Sein sendiri sudah berusaha menyelesaikan berbagai konflik etnik di Myanmar yang telah berlangsung lama.  Upaya penyelesaian awal sebenarnya sudah cukup positif. Hal ini bisa dilihat dengan ditandatanganinya sepuluh perjanjian gencatan senjata. Yang masih menggantung tinggal kesepakatan dengan kelompok separatis bersenjata Kachin saja. Jelas, penghentian kekerasan yang telah tercapai adalah langkah awal yang penting.

Namun sekonyong-konyong, pada Juni lalu terjadilah kerusuhan etnis di Negara Bagian Rakhine yang merusak jalan cerita yang membesarkan hati ini. Tuduhan adanya pemerkosaan yang dilakukan oleh beberapa lelaki Muslim terhadap seorang wanita beragama Buddha menjadi pemicu yang membuat ketegangan laten antara kelompok Buddha Rakhine dan minoritas Rohingya yang memeluk agama Islam meledak hebat. Puluhan orang telah terbunuh, ratusan rumah telah terbakar serta sedikitnya 75 ribu penduduk, sebagian besar dari etnis Rohingya, mengungsi akibat kekerasan antar-kelompok yang melanda negara bagian itu.

Kekerasan yang meluas terjadi lagi pada  21 Oktober lalu di beberapa tempat lain di Rakhine. Konflik ini membuat jumlah korban tewas akibat konflik ini membengkak hingga 140 jiwa dan jumlah pengungsi meningkat melebihi 110 ribu orang.  Babak baru dari rentetan kekerasan ini tak hanya menghantam orang Rohingya tetapi juga kelompok Muslim lainnya.  Ada indikasi aksi-aksi ini diorganisir secara matang oleh elemen-elemen ekstrim.

Sampai kini, pemerintah Myanmar  belum mampu mengatasi konflik itu. Malahan dalam beberapa kasus pihak berwenang dan aparat keamanan di Rakhine menunjukan keberpihakan kepada kelompok mayoritas. Selain itu pemerintah maupun kelompok oposisi terkesan membiarkan munculnya berbagai retorika ekstrim anti-Muslim yang memantik kekerasan. Perlu dicatat bahwa kelompok Rohingya sudah begitu lama dianggap paria di wilayah Asia ini. Mereka menghadapi diskriminasi berat di Myanmar dan negara tetangga Bangladesh serta hanya punya sedikit dukungan dari tempat lain walau kekerasan belakangan ini telah mendorong solidaritas dan protes dari beberapa negara Asia yang berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Seringkali konflik semacam ini dianggap lumrah terjadi di negara yang tengah beranjak keluar dari kekuasaan otoriter. Gesekan sosial sering muncul seiring dengan kebebasan yang membuka ruang untuk terkuaknya masalah-masalah yang tadinya terpendam. Contohnya, protes masyarakat terhadap perampasan tanah dan penyalahgunaan kekuasan oleh pemerintah daerah atau keprihatinan lingkungan dan sosial terhadap proyek-proyek infrastruktur dan tambang yang dibiayai pihak asing.

Meskipun begitu, tetap saja masalah di Rakhine yang terus memanas ini  amat memprihatinkan. Situasinya amat berbahaya bagi suatu negara dengan beragam etnis dan agama seperti Myanmar. Semakin retaknya hubungan sosial antar kelompok  ini tentu akan mengancam stabilitas nasional negeri ini.

Pengalaman membuktikan ketegangan komunal dapat dieksploitasi dan dikipas-kipas oleh tujuan-tujuan politik. Secara khusus, ada suatu ancaman nyata kekerasan di Rakhine ini akan benar-benar menjadi pertentangan antara orang Buddha dengan orang Islam yang lebih eksplisit dengan kemungkinan melahirkan bentrokan-bentrokan serupa di wilayah Myanmar lainnya dimana kelompok minoritas Muslim bermukim.

Munculnya lobi solidaritas Buddha karena isu Rakhine ini dengan adanya demonstrasi para bhiksu dan kelompok elit suku Birma mendukung sesama pemeluk agama ini bukanlah hal yang baik.

Presiden Thein Sein telah membentuk komisi investigasi dengan mandat yang luas untuk mendalami sebab-sebab kekerasan ini dan tanggapan yang telah dilakukan serta memberi arahan bagaimana situasi ini dapat diselesaikan demi rekonsiliasi dan pembangunan sosial-ekonomi di daerah ini. Kerja komisi akan sangat penting untuk memberikan jalan bagi masa depan Negara Bagian Rakhine dan memicu refleksi nasional terhadap masalah identitas dan keberagaman di negeri banyak agama ini.

Tetapi, apabila laporan akhir dari komisi ini yang diharapkan keluar dalam beberapa bulan lagi hanya dokumen mengambang yang menghindari masalah-masalah kontroversial atau jika hasilnya hanya mengekor pandangan kaum mayoritas yang partisan dan tidak kondusif bagi rekonsiliasi, semua upaya ini tidak akan memberi sumbangan banyak bagi perdamaian.

Kekerasan di Negara Bagian Rakhine menjadi ujian besar bagi pemerintah Myanmar yang kini berniat mengedepankan hukum dan ketertiban tanpa kembali ke cara-cara otoriter masa lalu.  Hal ini juga menjadi tantangan bagi Aung San Suu Kyi dan Liga Nasional untuk Demokrasi yang perlu memperlihatkan komitmen yang lebih besar, baik secara umum dan di belakang layar, pada hak-hak dasar semua orang yang tinggal di Myanmar.

Lebih dari itu, baik pemerintah maupun oposisi perlu menunjukkan kepemimpinan moral untuk menekan ketegangan dan bekerja demi tercapainya penyelesaian yang langgeng terhadap suatu masalah yang dapat mengancam proses reformasi dan stabilitas Myanmar.

Louise Arbour adalah Presiden dari International Crisis Group, sebuah lembaga internasional yang bekerja untuk pencegahan konflik, www.crisisgroup.org