Menatap Gaduh yang Berpindah-pindah

KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam sering mengundang kontroversi. Tahun lalu, gara-gara menyinggung kemungkinan tidak memasang iklan di media tertentu, ia berseteru dengan Media Group. Perseteruan mereka pun berlanjut ke pengadilan.

Ketika sejumlah tokoh lintas agama menyebut pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berbohong, Dipo menyerang mereka. Dipo menyebut tokoh lintas agama sebagai gagak hitam berwujud merpati putih.

Dipo, aktivis dan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 1970-an, tak ubahnya ”ketua kelas” di kabinet. Ia seperti tangan kanan Presiden untuk urusan birokrasi kementerian dan pemerintahan.

Saat jumpa pers di Kantor Presiden, Dipo kerap turun langsung memastikan keterangan yang disampaikan menteri sesuai pembahasan rapat kabinet. Ia minta Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tak menjawab pertanyaan wartawan karena di luar konteks. Pertanyaan baru dijawab setelah jumpa pers berakhir. Dipo juga mengingatkan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring untuk mengakhiri wawancara di tangga Istana.

Tahun lalu, saat retret dihadiri pejabat pusat dan daerah di Istana Bogor untuk membahas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi, Dipo menyatakan akan melindungi masterplan itu secara politik. ”Kalau Pak Hatta (Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa) pakai kata ’sikat’, saya pakai kata ’libas’. Mulai dari BUMN atau sekda juga masuk tanggung jawab saya. Kalau mereka menghambat program investasi yang sudah disusun, akan saya panggil, turunkan pangkat atau bisa pemecatan,” ucapnya waktu itu.

Dipo, mantan Deputi Menteri Koordinator Perekonomian, kini kembali mengundang perhatian saat menyerahkan data dugaan praktik korupsi pejabat kementerian dan anggota DPR ke KPK. Data berasal dari laporan pegawai negeri sipil kepadanya.

Dipo, mantan Sekjen Kelompok Negara D-8, pun dinilai mencari popularitas. Ada pula yang menyebut langkahnya bertujuan mengalihkan sejumlah isu. Kongkalikong pejabat kementerian dan anggota DPR untuk mengakali APBN dianggap sebagai isu lama.

Fraksi satu suara

Namun, langkah Dipo membawa ”berkah” di DPR. Senin (19/11) sekitar pukul 12.15, suasana di sekitar ruang rapat paripurna DPR sepi. Rapat paripurna DPR dengan agenda pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2012-2013 ditutup 30 menit sebelumnya.

Namun, dari belakang ruang rapat paripurna keluar sejumlah anggota DPR. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Ketua Komisi IV DPR M Romahurmuziy berjalan sambil berbincang dengan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto. Di belakang mereka ada Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy dan sejumlah anggota DPR lain seperti Chairuman Harahap yang jadi bakal calon gubernur Sumatera Utara dari Partai Golkar.

Sebelumnya berjalan Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso dan Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Marzuki Alie.

Saat rombongan Romahurmuziy dan Setya Novanto melintas, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait sempat menceletuk, ”Setgab masih ada nih?” Setya dan Romahurmuziy melambaikan tangan atas celetukan itu.

Setgab yang dimaksud Maruarar adalah Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah yang terdiri dari enam fraksi di DPR. Mereka adalah Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Tiga fraksi lain, F-PDIP, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Hati Nurani Rakyat, tidak ikut.

Informasi yang dihimpun Kompas, sejumlah anggota DPR mendiskusikan langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Dipo.

Priyo Budi Santoso menyatakan, dua masalah itu meningkatkan ”intensitas” hubungan parlemen dengan Istana. ”Baru kali ini semua fraksi di DPR satu suara melihat tingkah polah orang-orang Istana. Strategi ofensif apa yang dilakukan Istana?” tutur Priyo.

Berbagai kecurigaan atas langkah Dipo lantas muncul. Sebelumnya ada polemik grasi narkoba dari Presiden. Kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dan Century juga tengah menghangat. Ke mana lagi gaduh akan berpindah? (A Tomy Trinugroho/M Hernowo)