Kemendikbud Diminta Laporkan Evaluasi Kurikulum Lama

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta segera memberikan laporan evaluasi kurikulum lama sebelum uji publik. Ini terkait rencana pemerintah mengubah kurikulum pendidikan nasional pada tahun 2013 mendatang.

"Saya meminta Kemendikbud, setidaknya memaparkan terlebih dulu evaluasinya kepada Dewan dalam Rapat Kerja di Senayan, apalagi ada Panja Kurikulum di Komisi X," ujar Anggota Komisi X DPR Herlini Amran, Rabu (21/11/2012) di Jakarta.

Herlini mengatakan, besar keinginan dan harapan dari masyarakat untuk segera menyempurnakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Tapi rencana pemerintah mengubah kurikulum nasional itu harus dilakukan secara bertahap dan harus berdasarkan riset yang matang.

"Jangan sampai rencana pemerintah mengubah kurikulum ini hanya sebatas tradisi adanya Menteri baru ada kurikulum baru atau karena muncul pemantik dari Wapres ataupun berdasarkan tren isu yang berkembang saat ini," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Lody Paat yang mengatakan, pemerintah harus menjelaskan alasan perubahan kurikulum secara jelas pada masyarakat. Ada kewajiban untuk menunjukkan penelitian kurikulum yang pemerintah lakukan dan apa hasilnya sehingga harus diubah.

"Alasannya harus benar dan sesuai secara pedagogis. Jangan hanya karena sudah menjadi rencana kerja saja. Penelitian yang mereka lakukan juga apa hasilnya," ujarnya.

Sebelumnya, Mendikbud mengharapkan, kurikulum 2013 bisa diterapkan mulai tahun ajaran baru 2013, tapi sebelumnya akan diuji publik sekitar November 2012.

Dalam kaitan itu, tahun 2012 dianggarkan dana Rp 171 miliar di Direktorat Badan Penelitian dan Pengembangan dan rencananya biaya itu akan diusulkan ditingkatkan menjadi Rp 179 miliar lagi pada 2013 oleh Kemendikbud.

"Saya akan selalu siap menagih janji Kemendikbud yang akan melahirkan kurikulum baru yang mengutamakan karakter atau penguatan moral ketimbang nilai,"tambah Herlini.