Pilpres 2014

Golkar: Mega-JK Hanya Wacana, Tak Usah Ditanggapi

Kompas.com - 27/11/2012, 13:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar enggan mengomentari wacana pencalonan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden 2014 mendatang. Duet keduanya dinilai hanya sebatas wacana.  Golkar belum berhitung secara politik.

"Karena itu wacana. Namanya juga wacana, kalau kami mau menanggapi itu berarti kami juga berwacana. Saya selaku ketua partai tidak mau berwacana, silakan saja publik berwacana," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Ade Komarudin, Selasa (27/11/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ade mengatakan, mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden adalah hak setiap warga negara. Golkar, lanjutnya, tidak merasa khawatir dengan pencalonan Mega-JK yang memiliki popularitas lebih tinggi dibandingkan capres yang diusung Golkar, Aburizal "Ical" Bakrie. Ade juga mengaku belum melakukan kalkulasi politik kekuatan Mega-JK.

"Takut mubazir sekarang, itu baru wacana kalau ini keputusan baru dibahas," ucapnya lagi.

Ia menyatakan optimistis dengan pencalonan Ical meski banyak survei yang menempatkan Ical di bawah JK. "Kami punya hitung-hitungan sendiri soal itu. Seperti Obama yang awalnya rendah, tapi terpilih juga," katanya.

Terkait dengan status keanggotaan JK di Golkar, Ade menuturkan tidak ada mekanisme khusus yang mengatur kader yang akan mencalonkan diri dalam pilpres bersama partai lain.

"Dia (JK) bukan pengurus. Kalau pengurus pasti dipecat, tapi kalau kader dipecat emang bisa jadi kadir? Ha-ha-ha," ujarnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla menyatakan bersedia berduet dengan Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2014. Kalla mengaku tidak keberatan maju menjadi calon wakil presiden (cawapres).

"Selama tidak mengatasnamakan Golkar, saya tidak keberatan," kata pria yang kerap disapa JK ini di Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Serpong, Banten, Sabtu (24/11/2012).

Kalla mengatakan, dia tidak perlu minta izin Partai Golkar untuk mendampingi Mega. Sebab, hal itu tidak berhubungan dengan partai tersebut. Kalla mengakui akan maju meski tanpa Partai Golkar.

"(Menjadi pendamping Mega) itu masih mungkin. Dalam politik, semua hal masih mungkin terjadi," terangnya.

Kalla menambahkan, dia telah melakukan pembicaraan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ia juga mengatakan sudah sering bertemu PDI-P. Namun, ia menampik jika PDI-P sudah meminangnya menjadi cawapres.

"Itu masih masalah ke depanlah," katanya.

Baca juga:
JK Tak Keberatan Duet dengan Megawati

Berita terkait politik menjelang 2014 bisa diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Baca tentang
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Apresiasi Spesial
    Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    Rp
    Minimal apresiasi Rp5.000
    Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
    Apresiasi Spesial
    Syarat dan ketentuan
    1. Definisi
      • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
      • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
    2. Penggunaan kontribusi
      • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
      • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
    3. Pesan & Komentar
      • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
      • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
      • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
    4. Hak & Batasan
      • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
      • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
      • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
    5. Privasi & Data
      • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
      • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
    6. Pernyataan
      • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
    7. Batasan tanggung jawab
      • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
      • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
    Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
    Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
    Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
    Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
    atau