Kenyataannya, Selama ini Rusun Terbengkalai....

Kompas.com - 27/11/2012, 17:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun rumah susun sewa (rusunawa) di lokasi Pasar Rumput dan daerah Kampung Melayu, Jakarta Timur, dinilai sebagai ide cemerlang. Rencana ini mengemuka di saat pemerintah semakin sulit mendapatkan tanah untuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jakarta.

Penilaian itu diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indinesia (APERSI), Eddy Ganefo, kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (27/11/2012). Menurut dia, di tengah kesulitan ini pemerintah masih berupaya memanfaatkan fasilitas Pemda, dalam hal ini Pasar Jaya, sebagai lahan rusun untuk hunian MBR walaupun dalam bentuk sewa.

"Memang, sebaiknya sebagian lahan disediakan untuk hunian tanpa sewa, terutama bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu," ujar Eddy.

Selain itu, lanjut dia, agar rusun tersebut terpelihara dengan baik, Pemda DKI Jakarta harus mengalokasikan dana untuk biaya pengelolaan dan perawatan rusunawa tersebut. Menurut, Pemda DKI Jakarta tidak mungkin cukup hanya mengandalkan dari pendapatan sewa.

"Kenyataannya, selama ini rusun terbengkalai lantaran tidak tersedianya anggaran untuk pengelolaan dan pemeliharaan, padahal perumahan merupakan tanggung jawab pemerintah juga," kata Eddy.

Di sisi lain, rusunawa tidak ada pengembang sebagai manajemen gedung. Hal tersebut karena Pemda menggunakan dana APBN/APBD sehingga harus dikelola sendiri oleh Pemda.

"Pemda sendiri yang mengelolanya dengan menganggarkan biaya pengelolaannya. Kalau tidak, tidak akan jalan, kan," ujarnya.

Sebagai evaluasi dari banyaknya rusun yang terbengkalai atau tidak terawat selama ini, Eddy menyarankan agar Pemda DKI Jakarta bisa menunjuk building management sendiri dengan cara tender. Pemda DKI juga bisa bekerja sama asosiasi perawatan bangunan Indonesia atau APBI.

"Mereka lebih ahli, lebih mengerti karena memang spesialisasi mereka adalah building operation maintenance (BOM)," katanya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun rumah susun sewa (rusunawa) di lokasi Pasar Rumput dan di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur semakin matang. Namun, bukan berarti rusunawa tersebut dapat segera ditempati. Rencana tersebut mendapatkan dukungan penuh Gubernur DKI Jakarta.

"Pemda sangat mendukung, karena gubernurnya sangat mendukung. Kita sangat antusias, tapi semua butuh proses karena kita tidak bisa membangun sembarangan. Contohnya Pasar Rumput, dinas pasar harus memberikan sosialisasi dulu ke para pedagang di sana," ujar Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak Lukman Hakim pada Diskusi "Kenaikan Patokan Harga Rumah Subsidi, antara Jaminan Pasokan dan Daya Beli MBR" di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa (27/11/2012).

Rusunawa setinggi 24 lantai di atas tanah seluas 2,5 hektare tersebut akan menampung sekitar 4.000 unit hunian. Alokasi dana untuk gedung 24 lantai itu sendiri cukup besar, yang akan menghabiskan sekitar Rp 800 miliar.

Menurut Lukman, proyek Pasar Rumput kemungkinan besar tidak dapat selesai dalam satu tahun.

"Tahun depan baru dibangun. Semoga di Dinas Teknis bisa selesai dalam satu tahun. Pasar Rumput menurut konsep kita nggak akan selesai dalam tahun 2013, tapi akan selesai tahun 2014," ujar Lukman.

Baca juga:

Rp 1 Triliun untuk Menuntaskan 100 RW Kumuh di Jakarta?

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau