Jokowi Bantah Tekanan Pemerintah Pusat Jalankan MRT

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, besok, Rabu, (28/11/2012), rencananya akan memutuskan keberlanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT).

Terkait rencananya itu, Jokowi membantah ada kepentingan-kepentingan atau penekanan dari pemerintah pusat. "Enggak ada, saya sudah bertemu dengan pihak yang berkaitan dengan proyek MRT ini. Artinya, hanya menanyakan, tidak ada desakan," kata Jokowi, di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (27/11/2012) malam.

Oleh karena itu, pemaparan PT MRT Jakarta, esok hari, kepada Jokowi itu akan digelar secara terbuka, yang turut mengikutsertakan pemerintah pusat. "Besok dari pemerintah pusat juga datang. Dari Kemenhub, Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, dan Bappenas juga akan langsung hadir," kata Jokowi.

Selain itu, dalam pertemuan terbuka itu, juga akan diundang pakar transportasi dari universitas terkemuka di Indonesia, antara lain dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Trisakti.

Sementara itu, saat ditanyakan mengenai perkiraannya apakah akan melanjutkan megaproyek itu atau tidak, ia mengatakan, esok hari dalam pemaparan tersebut juga akan ada penjelasan dari para pakar dan akan ada yang masih menanyakan atau meragukan.

"Kalau goyangannya keras, mungkin bisa, tetapi kalau hanya kecil, saya sudah punya kunci dan hitung-hitungannya kok, sudah keliatan semuanyalah, saya kan orang bisnis," kata Jokowi.

Deputi Menko Perekonomian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Luky Eko Wuryanto, meminta agar Jokowi segera merealisasikan pembangunan MRT. Menurutnya, MRT sudah siap dilaksanakan karena telah melalui tahapan pengkajian yang tepercaya.

"Sampai dengan keluar Lebak Bulus-Bunderan HI, itu tidak ujuk-ujuk juga. Ada penelitian yang sangat detail oleh konsultan yang sangat piawai di internasional mestinya tidak perlu dipertanyakan kembali," kata Luky.

Menurut Luky, jika merasa butuh penjelasan lebih lanjut mengenai MRT ini, seharusnya Jokowi dapat langsung menanyakannya ke pemerintah pusat yang juga telah mempersiapkan proyek ini sejak lama.

"Saya menghargai Pak Jokowi dari pertanyaan yang diajukan, sebetulnya juga sudah diberikan jawaban, sudah kita terangkan," katanya.

Pembahasan rencana melanjutkan pembangunan MRT terus digodok oleh Pemprov DKI. Pasalnya, sanksi berupa materi dan imaterill sudah menanti apabila pembangunannya molor atau batal dilaksanakan.

Dalam perjanjian pinjaman (loan agreement) tercantum jika pembangunan MRT terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal, akan dikenakan kewajiban membayar bunga sebesar Rp 800 juta per hari.

Bunga itu selanjutnya menjadi beban Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat. Begitu juga jika Jokowi akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pembangunan MRT dengan alasan biaya yang terlalu mahal, konsekuensi moral dan nama baik DKI Jakarta serta Indonesia di iklim investasi internasional akan tercemar karena dana pinjaman untuk proyek MRT hanya dibebankan bunga kecil, yakni 0,25 persen berikut jangka waktu pengembalian pinjaman selama 30 tahun.