Untit Anggota DPR, Baleg Tuding PPI Jerman Tidak Etis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Ali Wongso H Sinaga mengkritisi cara yang dilakukan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman dalam mengawasi kunjungan kerja anggota Baleg DPR.

Ia menilai mahasiswa di sana tidak etis. Pasalnya, PPI merekam kunker Baleg dengan cara mengendap-endap.

"Saya juga pernah mahasiswa. Kita memang harus kritis, tetapi rasional. Saya pikir etika itu juga harus dimiliki seorang intelektual," imbuh Ali Wongso, Selasa (27/11/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan.

Pada tanggal 17-23 November lalu, sekitar sembilan anggota Baleg bertolak ke Jerman untuk melakukan kunjungan kerja terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Keinsinyuran.

Saat berkunjung, kegiatan anggota Baleg di sana ternyata direkam secara diam-diam oleh PPI Jerman. Di dalam rekaman yang kemudian diunggah ke YouTube itu, ditunjukkan kegiatan Baleg saat berkunjung ke Deutsches Institut fur Normung (DIN). DIN merupakan lembaga sertifikasi produk di Jerman.

Di sana, anggota DPR tampak bingung lantaran kendala bahasa. Kunjungan itu pun dinilai tidak relevan dengan tujuan kunker Baleg untuk mempersiapkan RUU Keinsinyuran.

"Yang kami sayangkan, mereka hanya merekam sebagian kecil kegiatannya. Ada koresponden media di sana yang mau meliput, sudah kami undang, tetapi tidak juga muncul," ujar Ali Wongso.

Politisi Partai Golkar ini mengaku tidak sadar jika kegiatan Baleg di DIN direkam oleh PPI. Namun, saat ke DIN, Ali sempat melihat ada yang membuntuti kendaraan rombongan Baleg.

"Saat di dalam bertemu dengan DIN, mereka juga merekam diam-diam supaya tidak ketahuan. Saya memang sempat aneh ada mahasiswa yang menggerak-gerakkan kamera, tetapi saya baru tahu kalau itu direkam setelah sampai Jakarta ramai di YouTube," imbuhnya.

Saat ini, lanjut Ali, rombongan Baleg yang berangkat ke Jerman masih menyiapkan laporan hasil pembelajaran selama di sana.

"Sekarang masih digodok, belum selesai. Yang jelas kami di sana cukup membawa ilmu dan gambaran terkait undang-undang keinsinyuran yang sudah dimiliki Jerman," kata Ali.