Jokowi Putuskan Nasib MRT Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menggelar pertemuan terbuka bersama pihak PT MRT Jakarta untuk membahas terkait keputusannya apakah akan melanjutkan atau membatalkan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT).

Pemaparan PT MRT Jakarta itu rencananya digelar di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) pada Rabu ini pukul 14.30 WIB, yang juga akan dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. "Besok (hari ini) saya putuskan. Semoga besok sudah ada keputusan, jalan atau tidak jalan," kata Jokowi, di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (27/11/2012) malam.

Ia pun mengatakan, keputusan akhir keberlanjutan MRT ada di tangannya karena PT MRT Jakarta merupakan badan usaha milik daerah kepemilikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Jokowi juga mengaku telah memiliki data lengkap terkait proyek tersebut.

"Semoga sudah bisa diputuskan karena sekarang saya sudah punya kunci-kuncinya. Saya sudah dapat data dari luar negeri nanti dibandingkan dengan data yang dimiliki PT MRT Jakarta. Mengenai biaya-biayanya, saya sudah punya dan manajemennya seperti apa, saya juga sudah tahu," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, ada tiga pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak PT MRT Jakarta dalam pemaparan terbuka hari ini. Pertanyaan pertama, adalah bagaimana kalkulasi perhitungan penumpang. Kedua, bagaimana permasalahan pinjaman yang mengikat. Dan yang ketiga, bagaimana hitungan bisnisnya. "Kalau harus disubsidi, subsidinya dijelaskan nanti di depan berapa," ujarnya.

Terkait rencana putusannya hari ini, Jokowi membantah ada kepentingan-kepentingan atau penekanan dari pemerintah pusat. "Enggak ada, saya sudah bertemu dengan pihak yang berkaitan dengan proyek MRT ini. Artinya, hanya menanyakan saja, tidak ada desakan," kata Jokowi.

Oleh karena itu, pemaparan PT MRT Jakarta tersebut akan digelar secara terbuka, yang mengikutsertakan pemerintah pusat, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Bappenas.

Selain itu, dalam pertemuan terbuka itu juga akan diundang pakar transportasi dari universitas terkemuka di Indonesia, antara lain dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Trisakti.

Saat ditanyakan mengenai perkiraannya apakah akan melanjutkan megaproyek itu atau tidak, Jokowi mengatakan, dalam pemaparan tersebut juga akan ada penjelasan dari para pakar dan akan ada yang masih menanyakan atau meragukan.

"Kalau goyangannya keras, mungkin bisa. Tapi, kalau hanya kecil saja, saya sudah punya kunci dan hitung-hitungannya kok, sudah kelihatan semuanyalah, saya kan orang bisnis," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, kesepakatan kerja sama pinjaman dengan PT Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk tahap pertama dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI. Sementara itu, untuk tahap kedua, pemerintah pusat berpotensi mencari yang lain. "Tahap keduanya saja, Detail Engineering Design (DED)-nya saja belum dilakukan," kata Jokowi.

Pembahasan rencana melanjutkan pembangunan MRT terus digodok oleh Pemprov DKI. Pasalnya, sanksi berupa materi dan immateriil sudah menanti apabila pembangunannya molor atau batal dilaksanakan.

Dalam perjanjian pinjaman (loan agreement) tercantum, jika pembangunan MRT terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal maka akan dikenakan kewajiban membayar bunga sebesar Rp 800 juta per hari. Bunga itu selanjutnya menjadi beban Pemprov DKI dan pemerintah pusat.

Begitu juga jika Jokowi akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pembangunan MRT dengan alasan biaya yang terlalu mahal. Maka, konsekuensi moral dan nama baik DKI Jakarta serta Indonesia di iklim investasi internasional akan tercemar karena dana pinjaman untuk proyek MRT hanya dibebankan bunga kecil, yakni 0,25 persen berikut jangka waktu pengembalian pinjaman selama 30 tahun.