Jokowi Libatkan KPK Awasi APBD 2013

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pengawalan transparansi anggaran. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, peran KPK dalam mengawal transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu akan dimulai awal tahun depan.

"Bahwa yang namanya pengawasan itu dimulai dari penganggaran kemudian melaksanakan dan ikut controlling, kemudian ikut supervisi," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (28/11/2012).

Yang paling penting, menurut Jokowi adalah transparansi anggaran. Oleh karena itu, akses bukti transparansi juga akan diberikan kepada masyarakat.

"Manajemen controlling benar-benar dilakukan sehingga nantinya hasil APBD itu betul-betul dapat dirasakan masyarakat," kata Jokowi.

Selain bersama KPK, Pemprov DKI juga sudah bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengawasan proses pengelolaan anggaran tersebut.

"Intinya memperkuat controlling-nya yang lebih penting. Jangan sampai bangunan sekolah baru tahap pengerjaan sudah ambruk. Itulah perlunya controlling lapangan," kata Jokowi.

Jokowi pun meyakini, penggunaan APBD 2013 dipastikan akan digunakan semaksimal mungkin dan transparan. Bahkan ia berjanji jika pembahasan APBD 2013 telah rampung maka hasilnya akan dituangkan dalam sebuah poster. Selain itu juga dimuat di media online milik Pemprov DKI.

Poster APBD itu nantinya akan dipasang di setiap kantor kelurahan hingga pos RW. Tujuannya agar masyarakat dapat mengetahui dan turut melakukan pengawasan. Hal ini dilakukan demi menjunjung tinggi keterbukaan publik.

"Katanya minta keterbukaan, kenapa tidak. Kalau hanya dimuat di online kan hanya orang tertentu yang melihat, masyarakat lapisan bawah tidak bisa membukanya. Tapi kalau bentuknya poster, semua bisa melihat," kata Jokowi.

Menanggapi itu, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK Cahya H Hareva mengatakan, idealnya KPK sudah melakukan pengawalan sejak dari perencanaan penganggaran.

"Oleh karena itu, diharapkan kalau terjadi indikasi akan ada penggelembungan, jadi bisa indentifikasi dari awal," kata Cahya.

Ia pun mengatakan, peran KPK dalam transparansi anggaran itu adalah melakukan peran consulting dan insurance. Sehingga, apapun kebijakannya, keputusannya tetap berada di tangan Gubernur.