Politik Gaduh Bisa Buyarkan Momentum

JAKARTA, KOMPAS.com  - Indonesia mempunyai modal dan daya tahan untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian perekonomian global. Momentum ini bisa buyar karena kegaduhan politik dan lemahnya sisi suplai yang masih menjadi basis ekonomi nasional.

Demikian benang merah pemikiran sejumlah narasumber dalam acara Kompas100 CEO Forum, di Jakarta, Rabu (28/11/2012). Acara bertajuk ”CEO Bicara, Kabinet Mendengar: Tumbuh Lebih Tinggi atau Stagnan” ini dihadiri sebagian besar CEO dan pemimpin perusahaan dari emiten yang masuk indeks Kompas100.

Acara digelar dalam dua sesi. Sesi pertama menampilkan Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal M Chatib Basri. Moderatornya adalah Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada A Tony Prasetiantono.

Sesi kedua menghadirkan Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini, Direktur Utama Aneka Tambang Alwin Syah Lubis, dan Komisaris Utama Ciputra Property Ciputra. Moderatornya adalah ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Rhenald Kasali.

Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama membuka acara ini. Sementara Wakil Presiden Boediono memberikan pemikiran dan tanggapan di tengah acara. Boediono juga berdialog dengan peserta.

Boediono memaparkan tantangan situasi global yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam kondisi yang tak bisa diprediksi seperti ini, strategi yang paling masuk akal adalah menyiapkan kondisi domestik.

Persiapan ini, menurut Boediono, harus dijabarkan ke semua segi, mulai dari ekonomi sampai politik. Intinya, baik politik maupun ekonomi harus berkonsolidasi dan solid melakukan hal-hal yang produktif, dengan orientasinya menjaga Indonesia tetap melaju dalam gelombang ketidakpastian global, bahkan meraih kesempatan yang ada.

Dari sisi politik, Boediono menegaskan jangan sampai terjadi kegaduhan politik. Belajar dari pengalaman negara lain, lanjutnya, kegaduhan politik hanya akan menyebabkan deadlock politik hingga berujung pada konflik yang akhirnya menimbulkan keguncangan domestik.

Akibatnya, kata Boediono, pemerintah tidak dapat mengambil keputusan yang diperlukan untuk menghadapi bahaya yang datang dari luar atau bahaya yang sudah akumulatif sehingga semakin membebani negara.

”Yang paling pertama kita harus jaga adalah jangan sampai terjadi kegaduhan di dalam kapal kita sendiri. Ini yang paling penting menurut saya,” ujarnya.

Penegasan Boediono ini juga menanggapi pertanyaan Direktur Utama Bank Tabungan Negara Iqbal Latanro. Menurut Iqbal, saat ini hampir tidak ada pihak yang meragukan kondisi makroekonomi Indonesia. Meski demikian, dalam pembangunan ada pula faktor non-ekonomi yang harus menjadi perhatian.

”Saya pikir, waktunya sekarang bagi kita untuk mulai memperbaiki faktor non-ekonomi di dalam pembangunan. Faktor ekonomi dimaksud, antara lain, berupa kepastian hukum dan kondisi politik yang stabil dan berkelanjutan,” kata Iqbal.

Dorong produktivitas

Dari sisi ekonomi, Boediono berpendapat, semua pemangku kepentingan tidak bisa hanya mengandalkan sisi permintaan yang selama ini telah menjadi basis ekonomi nasional. Alasannya, bangunan semacam itu tidak berkelanjutan jika tak diimbangi dari sisi suplai. Persoalannya, sisi suplai yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan justru masih bermasalah.

”Yang ingin saya garis bawahi, kita jangan terpaku pada sisi permintaan. Sangat-sangat penting untuk membuat laju bahtera kita semakin cepat untuk menstabilkan laju pertumbuhan kita dari sisi suplai,” lanjutnya.

Sisi permintaan, menurut Boediono, bisa naik-turun. Namun, kalau sisi suplai bisa bertahan atau bahkan meningkat, pertumbuhan ekonomi akan tetap stabil dengan gejolak permintaan yang bervariasi.

Perbaikan dari sisi suplai konkretnya adalah dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ini merupakan sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang paling bisa diandalkan.

Peningkatan produktivitas dan efisiensi harus ditempuh dalam dua sisi. Pertama, mengurangi inefisiensi distribusi logistik yang selama ini membuat daya saing nasional anjlok. Perbaikan yang harus dilakukan meliputi infrastruktur transportasi keras dan lunak.

Kedua, mengadopsi teknologi produktif ke dalam sistem industri nasional. Satu-satunya cara adalah dengan investasi. Investasi harus dipahami tidak sebatas membangun fisik dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menyangkut peningkatan produktivitas pekerja.

”Ini sumber produktivitas, sumber pertumbuhan jangka panjang yang tak pernah habis,” kata Boediono.

Daya tahan terbaik

Darmin Nasution berpendapat, kelebihan Indonesia daripada negara lain adalah dalam hal daya tahan ekonomi. Berbagai publikasi internasional bahkan mengategorikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan daya tahan tertinggi dalam menghadapi krisis.

Daya tahan itu, menurut Darmin, berasal dari konsumsi domestik yang besar. Salah satunya dikontribusi transfer dana pusat ke daerah sebesar 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun.

Anggaran tersebut tersedot untuk belanja rutin sehingga ujung-ujungnya meningkatkan konsumsi. Penggunaan anggaran untuk konsumsi tersebut di sisi lain menyebabkan tak banyak investasi yang dilakukan pemerintah daerah. Konsekuensinya, harus ada imbangan dari ekspor dan investasi.

Guna memacu pertumbuhan ekonomi, Darmin menegaskan, tidak cukup hanya dengan mendorong pertumbuhan. Hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

”Kalau pertumbuhan ekonomi ingin lebih cepat, kapasitas ekonomi harus dinaikkan. Ini bicara infrastruktur, kewirausahaan, tenaga terampil, dan sertifikasi tanah. Semua harus disiapkan supaya kapasitasnya naik. Jangan sampai hanya didorong-dorong perekonomian yang kapasitasnya tidak tinggi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang terjadi nanti adalah overheating (memanas) atau bubble,” kata Darmin.

Agus DW Martowardojo menyatakan, salah satu pilar yang harus dijaga dalam terus menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global adalah pilar fiskal. Pemerintah terus melakukannya selama beberapa tahun belakangan, mulai dari menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen sampai terus menurunkan rasio utang terhadap produk domestik bruto. Pada tahun 2000 rasionya 88-90 persen dan tahun 2012 menjadi 24 persen. Akhir tahun 2013 targetnya 23 persen.

”Dengan menjaga rasio utang, kita punya daya tahan yang tinggi terhadap gejolak global,” kata Agus.

Ia mengatakan, Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang relatif stabil terhadap gejolak global. Ini disebabkan struktur ekonomi nasional tidak terlalu bergantung pada ekspor, tetapi pada konsumsi domestik. Kekuatan lainnya adalah jumlah penduduk yang mencapai 240 juta jiwa, pendapatan per kapita yang cenderung naik, dan penduduk usia produktif yang besar.

”Tahun 2012 kita bisa identifikasi motor pertumbuhan ekonomi tidak saja konsumsi domestik, tetapi juga investasi. Tahun 2013 kontribusinya akan lebih besar daripada domestik ekonomi,” kata Agus.

Sementara itu, Gita Wirjawan menegaskan, kontraksi ekonomi yang terjadi di kawasan Eropa dan Amerika Serikat membuat negara-negara produsen mengalihkan pangsa pasarnya. Mereka berlomba-lomba mencari pasar potensial. ”Indonesia dengan penduduk 240 juta dan kondisi ekonomi stabil menjadi sangat seksi bagi mereka,” katanya.

Gita mengatakan, ke depan banjir barang impor diproyeksi akan semakin besar, apalagi pertumbuhan konsumsi Indonesia juga cukup tinggi. Dalam 20 tahun mendatang, pertumbuhan konsumsi bisa mencapai 30 triliun-36 triliun dollar AS.

”Karena itu, ke depan fokus kebijakan kita akan lebih banyak menaruh perhatian pada regulasi untuk mengantisipasi lonjakan impor,” ujarnya. (LAS/CAS/ENY/IDR/HAM/ARN)

Baca Juga:
Hatta: Korupsi "Biang Kerok" Lambatnya Ekonomi
Ini Kelemahan Ekonomi Indonesia sejak Orde Baru
Menkeu: Sejak 2010, Ekonomi Indonesia Tertinggi
Indonesia Primadona Investasi
Indonesia Fokus Menuju Nomor 7 Dunia
McKinsey: Lima Fakta Indonesia Bisa Jadi Negara Maju pada 2030

Simak artikel terkait lainnya di Topik Ekonomi Indonesia Tetap Melaju