Tolak 'Outsourcing', Kantor PLN Diduduki

AMBON,KOMPAS.com - Ratusan pegawai PLN tidak tetap dari berbagai daerah di Maluku yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonseia (KSBSI), Kamis (29/11/2012) berunjuk rasa di Kantor PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara tepatnya di Kawasan Tugu Trikora, Ambon.

Ratusan pendemo ini datang dengan menggunakan tiga buah mobil, dan ratusan sepeda motor sambil membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan mereka. Dalam orasinya, mereka meminta agar General Maneger PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Uatara segera memperjuangkan penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing) yang masih diterapkan di Maluku.

"Kami menuntut General Maneger PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, dapat memperjuangkan nasib kami di Maluku, kami menilai selama ini tidak ada upaya serius untuk memperhatikan nasib kami," teriak Koordinator Wilayah (Koorwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Kelson Haurissa dalam orasinya.

Kelson mengungkapkan, sebelumnya mereka telah menemui komisi yang membidangi masalah buruh di DPR RI, dan juga pimpinan PLN Pusat. Hasilnya, DPR sangat mengapresiasi keinginan pegawai outsourcing. Sementara, pihak PLN pusat juga telah mengusulkan kepada pimpinan wilayah PLN Maluku Maluku Utara untuk mengangkat pegawai tetap. Namun, hingga saat ini hal tersebut tidak dilakukan.

Selain meminta penghapusan sistem alih daya, ratusan pendemo ini juga menolak adanya pemberlakuan upah murah seperti yang selama ini berjalan. "Kami menolak adanya pemberlakukan upah murah, dan kami meminta adanya upah yang layak," cetus salah satu pendemo.

Kepala Bidang Perencanaan PT PLN wilayah Maluku Maluku Uatara, Edi dan bagian Humas Irfan yang menemui pendemo mengatakan, akan menindaklanjuti tuntutan pendemo kepada pimpinan PT PLN Wilayah Maluku Maluku Uatara.

Sementara General Maneger PT PLN Cabang Ambon, Helmy Bantam mengatakan, masalah outsourcing meruapakan masalah nasional yang saat ini dihadapi para buruh di Indonesia. Menurutnya, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat pegawai tetap atau menghapus sistem tersebut, karena itu merupakan kewenangan PLN pusat.

"Masalah ini masih sedang dalam proses di MK, soal pengangkatan pegawai tetap itu kewenangan PLN Pusat, saya juga mau katakan, upah pegawai outsourcing di Maluku itu melebihi UMR provinsi Maluku," ungkapnya.

Usai berunjuk rasa di Kantor PLN Wilayah Maluku dan Maluku Uatar pendemo kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Maluku untuk melanjutkan aksinya tersebut.