Desember, Jokowi Putuskan Nasib MRT dan Monorel

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, akan segera memutuskan keberlanjutan nasib proyek transportasi massal berbasis rel, Mass Rapid Transit (MRT) dan Monorel pada Desember tahun ini. Sementara, untuk kelanjutan pembangunan transportasi massal berbasis bus rapid transit (BRT) akan diselesaikan tahun depan.

"MRT dan Monorel akan segera kita putuskan tahun ini, bulan Desember ini, dua-duanya. Kemudian, BRT juga akan diselesaikan tahun depan," kata Jokowi, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/11/2012).

Untuk keberlanjutan mega proyek MRT, Jokowi telah bertemu dengan PT MRT Jakarta empat kali. Tiga kali pemaparan, Jokowi masih bingung. Namun, pada pemaparan keempat kalinya bersama Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tribudi Rahardjo, Jokowi akhirnya mendapat pencerahan terkait megaproyek tersebut.

Namun, ia akan kembali bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk menegosiasi terkait pembagian beban pengembalian pinjaman kepada Japan International Cooperation Agency (JICA).

Awalnya perbandingan beban pengembalian pinjaman itu adalah 42:58. Sebanyak 42 persen untuk Pemerintah Pusat dan 58 persen untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Namun karena dirasa berat, Jokowi pun bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan agar perbandingan beban anggaran menjadi 70:30. Negosiasi pun akan dilakukan dengan pihak pemberi pinjaman, yaitu JICA.

"Ya, nanti akan ada dua renegosiasi. Yang pertama dengan pak Menteri Keuangan, kedua dengan yang memberi pinjaman," ujar Jokowi.

Keputusan resmi pembangunan MRT yang saat ini sedang dalam proses tender konstruksi fisik tersebut, menurut Jokowi, akan diumumkan kepada publik setelah permohonannya dikabulkan Kementerian Keuangan. Ia merencanakan paling tidak sebelum akhir Desember keputusan tersebut bisa diumumkan.

"Setelah ketemu Menteri Keuangan. Proyek ini dilanjutkan, asalkan pembagian 70:30 itu dikabulkan," tandas mantan Wali Kota Surakarta ini.

Pembangunan proyek monorel sduah dimulai pada 2004. Akan tetapi, karena permasalahan dana, pembangunan itu akhirnya tersendat dan berhenti pada 2007. Hal ini diperparah dengan proses pembebasan lahan yang tersendat karena ketidaksiapan Pemprov DKI dalam hal dana.

Di tahun ini, proyek tersebut kembali mengemuka, khususnya di masa peralihan Gubernur DKI Jakarta, dari Fauzi Bowo ke Joko Widodo. Dana diperoleh berdasarkan gabungan konsorsium. Tim konsorsium siap menutupi 30 persen anggaran yang diperlukan, sementara sisanya diperoleh dari pinjaman bank.

Dana untuk mengembalikan ke bank ini nantinya digalang berdasarkan tarif yang dibebankan kepada masyarakat. Penentuan tarif ditentukan kemudian, merujuk pada kemampuan pasar setelah dilakukan kajian.

Jokowi pun mengaku belum dapat memutuskan apakah proyek tersebut akan dilanjutkan atau berhenti. Pasalnya, ia bersama tim masih menunggu perincian dana yang diperlukan, merujuk pada hasil presentasi monorel.

Sejatinya, monorel akan memiliki tiga jalur. Jalur pertama terbentang dari Cawang, Semanggi, Grogol, Harmoni, Monas, hingga Senen. Jalur kedua melintasi Tanah Abang, Bundaran Hotel Indonesia, Dukuh Atas, Kuningan, Semanggi, SCBD, Senayan, dan Stasiun Palmerah. Jalur ketiga adalah Cawang, Jalan Oto Iskandar Dinata (Otista), Senen, Mangga Dua, dan Ancol.