AS Kritik Pembangunan Permukiman Yahudi

WASHINGTON DC, KOMPAS. com — Pemerintah Amerika Serikat mengkritik Israel yang memutuskan untuk membangun 3.000 unit perumahan untuk warga Yahudi di Jerusalem Timur dan Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, menyebut keputusan Israel yang merespons hasil voting PBB terkait status Palestina itu sebagai sebuah langkah yang kontraproduktif.

"Izinkan saya mengulangi bahwa Pemerintah AS saat ini—sama seperti pemerintahan sebelumnya—sudah menjelaskan kepada Israel bahwa langkah-langkah seperti ini menjadi langkah mundur perundingan perdamaian," kata Clinton, Sabtu (1/12/2012) waktu Indonesia

Hillary Clinton menyatakan pandangan Pemerintah AS dalam sebuah seminar yang digelar Pusat Penelitian Kebijakan Timur Tengah Saban. Dalam seminar ini, hadir Menlu Israel Avigdor Lieberman dan Menhan Ehud Barak.

"Solusi akhir terhadap jalan buntu di Gaza harus sebuah perdamaian komprehensif antara Israel dan seluruh warga Palestina di bawah kepemimpinan otoritas Palestina," tambah Clinton.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Barack Obama coba menunda keputusan untuk meningkatkan status Palestina di PBB menjadi negara pengamat nonanggota. AS menyatakan keputusan PBB itu akan menjadi ganjalan baru proses perdamaian dan status negara untuk Palestina hanya bisa dicapai melalui perundingan dengan Israel.

"Pemungutan suara pekan ini (di PBB) membuat kita semua harus beristirahat. Semua pihak harus mempertimbangkan lagi dengan hati-hati jalan di depannya," ujar Clinton.

"Jika semua pihak sudah siap kembali melakukan negosiasi secara langsung, Presiden Obama akan menjadi rekanan penuh bagi mereka," tandas Clinton.

Media di Israel melaporkan pembangunan permukiman Yahudi dilakukan di wilayah yang disengketakan di Jerusalem Timur, yaitu kawasan E1. Kawasan ini adalah sebuah koridor yang menghubungkan bagian timur Jerusalem dengan permukiman Maaleh Adumim.